Ringkasan Berita:

• Pertamina menyatakan, pasokan BBM subsidi dalam kondisi aman, stok solar subsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencapai 2,7 kali lipat dari konsumsi harian normal.
• Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya menilai, keluhan yang muncul menjadi sinyal perlunya peningkatan pengawasan dalam distribusi BBM subsidi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Lonjakan harga BBM nonsubsidi yang disebut mencapai Rp30 ribu per liter membuat kapal nelayan menunda melaut karena biaya operasional dinilai tidak lagi sebanding dengan hasil tangkapan yang semakin tidak menentu. 

Pemilik kapal, pengepul ikan, hingga pelaku usaha perikanan mulai menghitung ulang keberlangsungan usaha mereka. Dalam beberapa pekan terakhir, aktivitas di pelabuhan disebut menurun karena semakin banyak kapal memilih bersandar dibanding berlayar.

Awal pekan ini, ribuan nelayan dari pesisir utara Jawa Tengah mendatangi kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, menyampaikan keluhan mahalnya harga BBM nonsubsidi yang membuat mereka tak bisa melaut.

Baca juga: Malaysia Ogah Jual Stok BBM dari Selat Hormuz ke Sesama Negara ASEAN

Pertamina menyatakan, pasokan solar subsidi sebenarnya dalam kondisi aman. PJS Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Rizky Diba Avrita, menyebut stok solar subsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencapai 2,7 kali lipat dari konsumsi harian normal.

“Nelayan kapal di bawah 30 gross ton (GT) masih dapat memperoleh solar subsidi melalui rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sementara kapal di atas 30 GT diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi karena masuk kategori industri,” ungkapnya Rizky dikutip Jumat, 8 Mei 2026.

Di lapangan, persoalan yang dihadapi nelayan bukan sekadar ketersediaan stok, melainkan kemampuan membeli. Banyak nelayan kapal besar merasa harga BBM industri terlalu tinggi untuk menopang operasional penangkapan ikan yang biayanya terus meningkat.

BBM Bersubsidi untuk Nelayan Kecil

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari situasi global. Menurut dia, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik berdampak langsung terhadap harga BBM di dalam negeri.

“Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi menjadi persoalan global. Harga minyak dunia naik, sehingga berdampak pada harga BBM di dalam negeri,” kata Firman, Selasa (6/5/2026).

Legislator Golkar dari Dapil Jawa Tengah III itu menyebut pemerintah sebenarnya telah berupaya menahan kenaikan harga BBM subsidi demi melindungi nelayan kecil. Namun bagi kapal di atas 30 GT, mekanisme harga industri tetap diberlakukan.

Firman mengatakan, sudah ada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 serta pembaruan kebijakan distribusi tepat sasaran 2026, di mana kapal nelayan maksimal 30 GT berhak mendapatkan BBM subsidi dengan kuota terbatas.

Untuk penyalurannya bisa dilakukan melalui surat rekomendasi dari instansi terkait dan pendaftaran dalam sistem yang sudah diatur Pertamina.

Melalui mekanisme ini, pembelian dibatasi sesuai kuota yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas). Sedangkan untuk kapal di atas 30 GT serta kapal skala industri, logistik, dan kapal wisata, diharuskan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex.

“Tapi mungkin pemerintah perlu mencari formulasi yang lebih proporsional agar nelayan skala menengah dan besar tidak semakin tertekan. Menurutnya, harga BBM nonsubsidi tetap perlu disesuaikan agar lebih rasional dan terjangkau,” ucap Firman.