Ringkasan Berita:

• Tulus Abadi menilai pernyataan Prabowo soal masyarakat desa tak terdampak dolar AS sebagai narasi yang menyesatkan.
• Ketergantungan impor dinilai membuat pelemahan rupiah berdampak pada harga pangan, BBM, LPG, hingga biaya hidup rakyat kecil.
• Pelemahan rupiah juga disebut berpotensi menekan dunia usaha dan memicu PHK.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menanggapi pelemahan rupiah terhadap dolar AS, tidak mempengaruhi orang desa karena tak pegang dolar AS, dinilai pernyataan yang menyesatkan masyarakat.

Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi menyampaikan, memang besar orang di desa tidak menggunakan mata uang dolar AS, melihat pun mungkin belum pernah. 

Bahkan orang-orang kota, kata Tulus, juga tidak menggunakan dolar AS dalam transaksinya. 

Baca juga: Ekonom: Pernyataan Prabowo Anggap Enteng Pelemahan Rupiah Membahayakan Masyarakat, Termasuk di Desa

"Tetapi dalam kontekstualitas ekonomi Indonesia, pernyataan itu menggelikan dan menyesatkan. Musababnya jelas, gamblang," papar Tulus, Minggu (17/5/2026). 

Tulus menjelaskan, saat ini ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih sangat tinggi, seperti kedelai yang 80 persen dari impor, kemudian gandum 100 persen impor, bawang putih 100 persen impor, BBM 60 persen impir.

"Gas elpiji 80 persen impor, sampai aspal untuk bikin jalan 90 persen impir. Jadi kalau rupiah remuk versus dolar AS, rakyat kecil di kampung-kampung pun ikut mendelik! Karena impor untuk membelinya pakai devisa, alias dolar AS. Untuk produk impor sudah pasti sangat terpengaruh oleh kurs dolar AS," papar Tulus.

Menurutnya,  jika dolar AS makin melonjak, maka biaya impor akan naik, baik yang ditanggung oleh swasta atau negara. 

Jika harga minyak mentah terus melangit, dan kurs dolar AS terus melangit juga, Tulus menyebut, pemerintah akan semakin pening karena harus menambah subsidi energi dari APBN. 

"Jika harga kedelai di pasar internasional naik, endingnya harga tempe akan naik pula. Artinya rakyat kecil akan makin tercekik dan mendelik," ucapnya. 

Selain itu, Tulus memaparkan, saat kurs rupiah makin anjlok akan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. 

"Cash flow perusahaan bisa tergerus dan berpotensi mengguncang perusahaan, seperti PHK, dan atau produknya tidak terserap di pasaran," papar Tulus.

"Jadi secara empirik betapa simplistisnya bahwa rupiah yang makin terpuruk, berdampak sangat buruk bagi masyarakat kelas manapun, apalagi masyarakat menengah bawah, baik di desa dan atau perkotaan. Artinya sangat tidak benar bahwa ambruknya kurs rupiah bukan urusan orang desa," sambung Tulus.

Tulus menyebut, seharusnya Presiden Prabowo memberikan kepastian pada masyarakat dan upaya keras untuk menstabilkan kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS. 

"Bukan malah meninabobokkan masyarakat, bahkan memberikan pernyataan yang misleading," ujarnya.