Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Bisnis
LIVE ●

Rupiah Tembus Rp 17.600, DPR Sebut Pengrajin Tahu Tempe Mulai Kelabakan

Eric Hermawan menyebut pengrajin tahu dan tempe kini mulai kesulitan menyiasati lonjakan harga kedelai yang dipicu depresiasi rupiah.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Rupiah Tembus Rp 17.600, DPR Sebut Pengrajin Tahu Tempe Mulai Kelabakan
HO/IST
NILAI TUKAR RUPIAH - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil di tingkat akar rumput. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, Eric Hermawan, menyebut pengrajin tahu dan tempe kini mulai kesulitan menyiasati lonjakan harga kedelai yang dipicu depresiasi rupiah. 

Meski demikian, Eric mengapresiasi tujuh langkah yang telah disiapkan Bank Indonesia (BI), termasuk intervensi pasar valuta asing dan pengetatan likuiditas dolar.

Namun, ia menegaskan stabilitas rupiah tidak bisa hanya mengandalkan instrumen moneter semata.

Eric meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, ikut mengambil langkah fiskal yang lebih agresif untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek.

Salah satu yang didorong yakni pengaktifan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) secara akuntabel guna meredam gejolak pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Selain itu, Eric mendesak pemerintah segera menggunakan anggaran darurat untuk membantu subsidi logistik dan distribusi pangan, terutama pada komoditas pokok yang harganya mulai melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Ia juga menyoroti adanya anomali harga dalam tata niaga kedelai impor.

Menurut Eric, harga domestik tetap tinggi meskipun harga global sedang turun akibat adanya distorsi rantai pasok dan asimetri informasi di pasar.

Rekomendasi Untuk Anda

Karena itu, ia meminta kementerian terkait bersama lembaga pengawas memperketat pengawasan distribusi impor agar pelaku usaha kecil dan UMKM tidak terus dirugikan.

"Respons kebijakan fiskal kita harus adaptif, cermat, dan terukur. Pemerintah wajib menjaga ruang fiskal yang sehat agar APBN tetap mampu menjadi shock absorber demi mencegah PHK dan pelemahan daya beli masyarakat akibat depresiasi berkepanjangan," pungkasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

BizzInsight

Berita Populer
Berita Terkini
Atas