Ringkasan Berita:

• Pimpinan DPD RI Tamsil Linrung menilai pidato Presiden Prabowo di parlemen kemarin menegaskan arah ideologis pembangunan nasional.
• Konsep ekonomi yang disampaikan presiden merupakan jawaban dan formulasi menyikapi ketidakpastian ekonomi global.
• Satu hal yang menjadi catatan penting adalah keberanian untuk tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi tapi juga soal pemerataan dan keadilan ekonomi.

TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA -  Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. 

Menurut Tamsil, arah kebijakan yang disampaikan Presiden menunjukkan keberanian membangun arsitektur ekonomi nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.

“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil Linrung menyikapi pidato presiden pada paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Baca juga: Respons Pidato Prabowo, Pimpinan Komisi XII DPR Minta Tata Pengelolaan SDA Diperkuat

Tamsil yang hadir dalam pidato Presiden itu menilai konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia. 

Menurutnya, Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, tetapi tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.

“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” kata Tamsil.

Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong. 

Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, dimana kue ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.

Tamsil menegaskan bahwa DPD RI memandang keberpihakan Presiden terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah. 

Sebab, struktur ekonomi daerah pada dasarnya ditopang oleh sektor-sektor rakyat yang membutuhkan akses pembiayaan lebih murah dan lebih adil. Karena itu, Tamsil mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, agar segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur.

“Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi,” tegasnya.

Menurut Tamsil, selama ini masih terjadi paradoks dalam akses pembiayaan nasional, di mana kelompok usaha besar lebih mudah memperoleh kredit murah, sementara pelaku usaha kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dan persyaratan lebih rumit. 

“Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” katanya.