DPR Khawatir Ancaman Peralihan Pertamax ke Pertalite, Pertamina Harus Jelaskan Stok BBM Subsidi

Ringkasan Berita:

• Komisi VI DPR menilai kenaikan BBM non-subsidi berpotensi memicu migrasi konsumen ke Pertalite.
• DPR akan memanggil Pertamina untuk meminta penjelasan soal dampak kenaikan harga dan kesiapan pasokan energi.
• Risiko gangguan stok BBM subsidi hingga tekanan terhadap sektor usaha menjadi perhatian utama.

TRIBUNNEWS.COM - Komisi VI DPR RI akan memanggil PT Pertamina (Persero) guna meminta penjelasan terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, terutama potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang dinilai berisiko mengganggu keseimbangan pasokan BBM bersubsidi.

Tanda-tanda langkanya ketersediaan BBM bersubsidi seperti Pertalite bahkan telah berlangsung di sejumlah daerah, bahkan sejumlah SPBU lehabisan stok karena lonjakan permintaan.

Pada Minggu (14/6/2026) siang, stok Pertalite di SPBU Keniten, Kelurahan Keniten, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dilaporkan kosong.

Kekosongan Pertalite sempat terjadi di SPBU Suci, Manyar, Gresik, Jawa Timur pada Kamis (11/6/2026) lalu.

Kemudian Kelangkaan stok Pertalite juga dialami warga Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (12/6/2026) sore.

Situasi tersebut menjadi perhatian anggota dewan di Senayan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengatakan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu isu yang perlu diantisipasi setelah adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi.

Menurutnya, migrasi konsumen secara besar-besaran dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi dapat menimbulkan persoalan baru jika tidak diikuti kesiapan distribusi dan ketersediaan stok yang memadai.

"Kami juga akan meminta penjelasan dari Pertamina terkait dampaknya terhadap kinerja perseroan dan kemungkinan peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Jangan sampai nanti masyarakat beralih secara besar-besaran ke Pertalite, lalu muncul masalah baru berupa keterbatasan stok yang justru menyulitkan masyarakat," kata Adisatrya dikutip dari laman DPR.

Rencana pemanggilan Pertamina tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi terhadap distribusi energi nasional maupun kondisi pasar bahan bakar di dalam negeri.

Adisatrya menegaskan pemerintah dan Pertamina perlu melakukan langkah mitigasi sejak dini apabila terjadi peningkatan konsumsi Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar dengan Pertamax.

Menurut dia, ketersediaan stok harus menjadi perhatian utama agar masyarakat tidak menghadapi kesulitan memperoleh BBM bersubsidi di sejumlah wilayah.

Komisi VI DPR, kata dia, akan mengawasi langkah-langkah yang disiapkan Pertamina dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika harga minyak dunia dan perubahan perilaku konsumen.

Baca juga: Pertalite Kosong di Sejumlah SPBU Ponorogo, Gresik dan Wajo, Warga Terpaksa Beli Pertamax

Ia menilai distribusi energi yang lancar menjadi faktor penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal.

Selain persoalan stok BBM, DPR juga menaruh perhatian pada dampak kenaikan harga energi terhadap dunia usaha.

Adisatrya mengatakan biaya logistik merupakan salah satu komponen terbesar dalam aktivitas bisnis sehingga kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa.