DPR Khawatir Ancaman Peralihan Pertamax ke Pertalite, Pertamina Harus Jelaskan Stok BBM Subsidi

Ketika ongkos distribusi meningkat, harga barang di tingkat konsumen juga berisiko mengalami kenaikan.

"Logistik adalah komponen utama dalam kegiatan usaha. Ketika BBM naik, biaya distribusi juga meningkat. Dampaknya, harga-harga ke konsumen juga bisa ikut naik. Karena itu kami berharap inflasi tetap dapat dijaga," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa efek berantai dari kenaikan biaya logistik perlu diantisipasi agar tidak memperbesar tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Komisi VI DPR juga menyoroti potensi dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Menurut Adisatrya, kelompok usaha skala kecil umumnya memiliki ruang yang lebih terbatas untuk menyerap kenaikan biaya operasional dibandingkan perusahaan besar.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berujung pada penurunan produktivitas usaha maupun pengurangan tenaga kerja.

"Kami berharap terutama sektor UKM tidak terkena dampak yang terlalu besar. Jangan sampai biaya usaha meningkat lalu berujung pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan pemberhentian pekerja," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII tersebut.

DPR menilai perlindungan terhadap sektor usaha produktif penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan lapangan kerja di tengah ketidakpastian global.

Di sisi lain, Adisatrya menilai penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dilepaskan dari tekanan eksternal yang sedang dihadapi pemerintah.

Ia menyebut konflik geopolitik yang berkepanjangan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak menjadi faktor yang meningkatkan beban pengelolaan sektor energi nasional.

"Dengan situasi global perang berkepanjangan dan nilai tukar rupiah yang juga sedang melemah, sementara minyak kita masih impor, tentu ini menjadi beban bagi pemerintah sehingga untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi sangat berat dan pada akhirnya harus dilakukan penyesuaian," katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat ruang pemerintah untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi semakin terbatas.

Komisi VI DPR memastikan akan terus mengawasi implementasi kebijakan energi pemerintah agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan penyesuaian harga BBM tidak hanya mempertimbangkan keberlanjutan fiskal negara, tetapi juga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adisatrya menegaskan DPR akan terus mencermati perkembangan situasi, termasuk hasil evaluasi Pertamina terkait distribusi BBM dan perubahan pola konsumsi masyarakat pascakenaikan harga BBM non-subsidi.