Ringkasan Berita:

• Desain awal program MBG dinilai sudah salah dengan persiapan yang terburu-buru, tanpa persiapan matang.
• Celios meminta dilakukan audit semua dapur MBG, termasuk afiliasi ke pemerintah seperti apa, sehingga akar masalahnya diketahui dan bisa diselesaikan. 
• Politisi PDIP Guntur Romli menilai sistem untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang sengaja dirancang agar bisa dikorupsi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda meminta Pemerintahan Prabowo Subianto agar melakukan moratorium (penghentian sementara) program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga bulan.

Selama moratorium, Pemerintah harus mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas program MBG.

Nailul Huda mengatakan, moratorium program MBG hingga tiga bulan jauh lebih efektif dibandingkan sekadar memangkas anggaran atau mengubah fokus pelaksanaan program.

Menurut dia, persoalan MBG tidak dapat diselesaikan hanya dengan efisiensi anggaran atau pergeseran prioritas. Akar masalah justru terletak pada desain awal program yang disusun secara terburu-buru dan minim persiapan.

"Desain awal program MBG ini sudah salah dengan persiapan yang terburu-buru, tanpa persiapan yang matang. Akibatnya program dijalankan dengan prinsip 'yang penting jalan' yang pada akhirnya membuat pelaksanaan menjadi kacau balau," ujar Huda kepada Kontan, Minggu (14/6/2026). 

Menurutnya, persoalan yang muncul bukan hanya terkait menu makanan yang memicu kasus keracunan atau kualitas gizi yang dipertanyakan, tetapi juga menyangkut tata kelola pelaksanaan yang dinilai tidak transparan.

"Penunjukan dapur ataupun yayasan sedari awal sangat rawan tindak korupsi karena tidak ada transparansi," katanya.

Dia menegaskan, aspek transparansi soal siapa pihak yang menyediakan makanan maupun pengelola dapur merupakan fondasi utama untuk menjamin kualitas program. Tanpa keterbukaan tersebut, pengawasan terhadap standar makanan menjadi sulit dilakukan.

Karena itu, dia menilai, langkah efisiensi anggaran yang kini ditempuh pemerintah bukan solusi yang tepat. "Maka saya rasa efisiensi ini bukan jalan keluar yang paling baik, melainkan program ini seharusnya diberhentikan terlebih dahulu selama dua atau tiga bulan untuk evaluasi secara total," ujarnya.

Menurut Huda, efisiensi yang dilakukan saat ini lebih banyak didorong oleh keterbatasan fiskal dibandingkan keinginan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola MBG.

Baca juga: Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Kalsel, dan Majalengka: Tuntut Evaluasi MBG, Turunkan Harga BBM

Ia mengusulkan pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program sembari melakukan audit terhadap seluruh dapur yang telah beroperasi, termasuk menelusuri kemungkinan afiliasi dengan pihak-pihak tertentu di pemerintahan. 

"Audit semua dapur yang ada, termasuk afiliasi ke pemerintah seperti apa, sehingga akar masalahnya diketahui dan bisa diselesaikan. Tanpa itu, evaluasi dan efisiensi hanya omong kosong saja," tegasnya.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dijanjikan sejak masa kampanye Pilpres 2024. Pemerintah semula menyiapkan anggaran sekitar Rp 335 triliun untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi sekitar 83 juta anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Namun, seiring tekanan terhadap kondisi fiskal, alokasi anggaran tersebut dipangkas menjadi Rp 268 triliun. Sejak mulai dijalankan pada Januari 2025, implementasi MBG terus menuai sorotan. 

Selain memunculkan kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit anggaran negara, program ini juga dibayangi berbagai persoalan tata kelola, mulai dari dugaan korupsi hingga kasus keracunan makanan.

Baca juga: Kejagung Ungkap Lokasi Gudang Motor Listrik Hasil Mark-up Para Tersangka Korupsi MBG