TRIBUNNEWS.COM - Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN terus melakukan pengembangan terhadap program rehabilitasi penyalahguna Narkoba milik BNN yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Balai Rehabilitasi BNN di kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (9/11).

Kegiatan yang mengangkat tema “Menuju Pelayanan Prima” ini dihadiri oleh Kepala, Kabid Medis/Sosial dan Program Manager dari 6 Balai/Loka Rehabilitasi Milik BNN.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan program, pengembangan model layanan, dan penataan manajemen layanan rehabilitasi serta evaluasi pelaksanaan program layanan rehabilitasi di Balai dan Loka Rehabilitasi Milik BNN.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala BNNP dimana Balai/Loka Rehabilitasi berada (Sulsel, Kaltim, Kepri, dan Lampung) untuk mensinergikan program rehabilitasi BNN dengan BNNP.

“Perencanaan strategis di Bidang Rehabilitasi adalah salah satu upaya dalam mencapai Outcome kerja Deputi Bidang Rehabilitasi BNN”, ujar Dr. dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ, MARS, Deputi Rehabilitasi BNN, saat pembukaan rapat kerja

Menurut dr. Diah, Secara administratif dan pembinaan teknis operasional Balai Rehabilitasi ada di bawah Deputi Rehabilitasi BNN.

Dengan begitu output yang dihasilkan oleh Balai Rehabilitasi merupakan outcome kerja Deputi rehabilitasi, yaitu kembalinya fungsi social dan produktifitas mantan pecandu mantan pecandu.

Berbicara tentang pelayanan rehabilitasi, dr. Diah menambahkan, ada tiga pilar yang memilki peranan penting, yaitu sumber daya manusia, program layanan serta sarana dan prasarana Balai Rehabilitasi.

Ketiganya saling mendukung dalam mewujudkan output Balai Rehabilitasi dengan menerapkan sistem manajemen yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima rehabilitasi berkelanjutan.

Rapat kerja ini juga dihadiri Sekretaris Utama BNN, Irjen Pol. Drs. Gatot Subiyaktoro.

Dalam sambutannya Gatot menegaskan bahwa dalam rangka mengembangkan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalah guna narkotika secara holistik, integral dan berkelanjutan diperlukan penataan kelembagaan yang efektif dan efisien.

“Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah penguatan business process meliputi pembenahan SDM, pembenahan manajemen regulasi, dan informasi P4GN serta penguatan peningkatan akses dan layanan rehabilitasi”, Ujar Gatot.

“Usulan kebutuhan SDM harus memperhitungkan beban kerja dan anggaran yang tersedia serta harus ada produk analisis dari pendataan penyalah guna narkotika melalui Sistem Informasi Narkotika (SIN) yang dapat digunakan sebagai data base untuk masukan ke BNN dan Kementerian/Lembaga lainnya”, lanjutnya.

Sementara Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) BNN, Brigjen Pol. Ida Oetari, menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi pokok bahasan pertemuan.

Beberapa diantaranya adalah opersionalisasi fungsi Tim Kendali Mutu Balai/Loka Rehabilitasi BNN dalam penerapan ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015, pengembangan model individual treatment plan melalui pendataan klien, penilaian kebutuhan, dan peningkatan kemampuan SDM, Penataan manajemen rehabilitasi melalui monitoring dan evaluasi mutu layanan secara berkala, rotasi SDM Balai/Loka Rehabilitasi BNN, pengadaan Workshop dan Ruang Pamer di Balai/Loka Rehabilitasi BNN, serta perbaikan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

Rapat kerja ini juga membahas tentang beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti salah satunya adalah program rehabilitasi yang memerlukan kerjasama dan bisa dijembatani oleh BNNP.

Melalui Rapat Kerja ini, para pemipmpin Balai Rehabilitasi yang hadir dapat saling memberi inspirasi dan masukan guna mewujudkan pelayanan prima di masing-masing Balai Rehabilitasi yang dikelolanya.