Menkes Dianggap Remehkan Covid-19, Seskab: Sudah Disampaikan ke Presiden
Sekertaris Kabinet Pramono Anung mengaku menerima semua kritikan yang diberikan masyarakat termasuk Menkes yang dianggap meremehkan Covid-19.
Penulis: Faisal Mohay
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendapat sorotan publik karena dianggap menganggap enteng virus corona (Covid-19).
Bahkan ada desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mereshuffle Menteri Kesehatan.
Najwa Shihab menanyakan hal tersebut ke Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam acara Mata Najwa kemarin Rabu (18/3/2020) malam.
"Saya ingin minta tanggapan mas Pram soal bagaimana sorotan publik terhadap salah seorang anggota kabinet soal Menteri Kesehatan."
"Koalisi Masyarakat Sipil misalnya, menyoroti Menteri Kesehatan yang dipandang sejak awal kerap menganggap enteng penyebaran virus ini, dianggap tidak tanggap tidak peka."
"Di saat negara kampanye soal social distancing, Menkes malah menggelar acara publik dan seremonial. Adakah tanggapan istana soal kritiakan itu?" ujar Najwa.
Pramono Anung menerima kritikan tersebut dan menjelaskan jika kinerja pemerintah sangat perlu mendapat kritiakan.
Baca: 19 Pasien Meninggal karena Corona, Ini Riwayat Perjalanan Korban Lengkap dari Jateng hingga Bali
"Semua kritikan tentunya kami dengarkan, karena bagaimana pun pemerintahan ini akan menjadi baik, menjadi kuat kalau kritik itu selalu ada."
"Dan pemerintah tidak boleh enggak dikritik, karena kritik itu merupakan obat yang paling mujarab," ujarnya dilansir melalui YouTube Mata Najwa, Kamis (19/3/2020).
Menurutnya semua kritikan terebut sudah didengarkan Presiden Jokowi.
"Dan apa yang disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil tentang Menteri Kesehatan, tentunya sudah disampaikan dan didengar langsung oleh Bapak Presiden," ungkap Pramono Anung.
Najwa kembali menanyakan desakan untuk melakukan reshuffle Menteri Kesehatan.
"Termasuk desakan karena kecewa akan kinerjanya ada doronagn untuk mengganti dan sebagainya," kata Najwa.
Terkait hal itu, Pramono mengaku kebijakan mereshuffle merupakan wewenang penuh Presiden.