TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dampak ekonomi dan sosial dipastikan terjadi akibat penyebaran virus Covid-19, termasuk usaha yang lesu dan daya beli masyarakat yang merosot.

Berdasarkan informasi dari WHO, pandemi Covid-19 telah meluas ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Penyebaran virus tersebut di Indonesia tergolong sangat cepat.

Seperti yang disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona, Achmad Yurianto, data per tanggal 18 Maret 2020 mencapai 8,37%; dari 227 orang terpapar virus terdapat 19 orang yang meninggal.

Mencermati perkembangan tersebut, Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia (Himpuni) memberikan beberapa usulan kepada pemerintah agar masalah ini dapat dikelola secara baik.

Baca: Seputar Obat Avigan yang Dikabarkan Ampuh Atasi Virus Corona: 4 Hari Pasien Positif Jadi Negatif

Baca: Emosi Disebut Loyo, Pria Ini Cekik PSK Hingga Tewas di Subang

Baca: Viral Video Maling Kotak Amal Berpakaian Hitam Terekam CCTV Beraksi di Masjid Surabaya

Koordinator Presidium Himpuni, Maryono, mengatakan satu di antara yang disuarakan Himpuni adalah pemerintah harus menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menyediakan perlengkapan kesehatan pencegahan penyebaran virus, khususnya masker dan hand sanitizer, dengan harga murah/terjangkau.

"Juga fasilitas kesehatan untuk penanganan orang-orang yang suspect, seperti Rumah Sakit dan segala perlengkapannya seperti ruang isolasi, ruang perawatan, alat pelindung diri (APD), alat test virus, dan lainnya tercukupi," kata Maryono didampingi Ketum IKA UB Ahmad Erani Yustika, Ketum IKA UNJ Juri Ardiantoro, Ketum ILUNI UI Andre Rahadian, dan Waketum IKA UNDIP Akhmad Muqowam pada Kamis (19/3/2020) malam.

Selain itu, lanjut Maryono, Himpuni meminta pemerintah melalui kementerian perindustrian melakukan konversi beberapa industri yang memiliki kemampuan untuk memproduksi alat pelindung diri dan hand sanitizer serta menjual hanya kepada pemerintah untuk persediaan pemerintah.

Himpuni, kata Maryono, mendukung penuh kebijakan pemerintah agar warga bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.

"Agar Pemerintah lebih tegas lagi meminta kantor pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta, rumah ibadah, dan lain-lain terutama di wilayah dengan intensitas penyebaran virus yang tinggi, untuk melaksanakan kebijakan tersebut," katanya.

Himpuni juga berharap TNI dan Polri juga diminta ikut mengawasi supaya masyarakat mentaati serta mengajak tim medis swasta, mahasiswa kedokteran, dan keperawatan ikut membantu di Rumah Sakit.

Stok Sembako

Himpuni juga meminta Pemerintah memastikan persediaan kebutuhan pokok atau sembako, misalnya beras, gula, dan minyak, agar tersedia dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau.

"Warga yang menimbun kebutuhan pokok diberi hukuman yang keras," kata Maryono.

Menurut Himpuni, pemerintah segera merealokasi anggaran (APBN) sesuai dengan mendesaknya masalah yang harus diselesaikan sekarang, melalui pemotongan anggaran Program Non Prioritas dalam APBN 2020 atas persetuan DPR RI.

Di samping prioritas di atas, pemerintah perlu memitigasi beberapa kelompok masyarakat, yakni :

a. Masyarakat miskin dan sekitar garis kemiskinan dipastikan memperoleh prioritas penanganan, salah satunya dengan penambahan BLT dan perluasan Rastra.

b. Pelaku usaha mikro dan kecil dihentikan cicilan kredit dan diberikan bantuan modal untuk meneruskan usahanya.

c. Pelaku sektor informal yang berhenti bekerja dan pekerja di perusahaan yang tidak lagi bisa bekerja diberikan pendapatan minimal agar bisa menyangga kebutuhan hidup sehari-hari.

"Mengalokasikan tambahan anggaran untuk insentif tenaga medis (dokter, perawat, dan lain-lain) sehingga mereka bisa bekerja dengan total, plus menggerakkan relawan apabila situasi makin memburuk," kata Maryono.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah bergandengan tangan dan bersatu padu dengan pemerintah pusat dalam menghadapi persoalan besar ini.

"Masyarakat juga wajib mentaati seluruh keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah," ujar Maryono.

Pemerintah Pusat juga dapat meminta OJK dan BI untuk melakukan relaksasi terhadap usaha yang memiliki dimensi sosial tinggi (misalnya padat tenaga kerja).

"Kami yakin dengan kesigapan dan kesiapan pemerintah yang sudah teruji ditambah partisipasi seluruh masyarakat untuk bahu-membahu mengatasi persoalan. Insya Allah ujian akan berhasil kita selesaikan dengan baik," kata, Maryono. (*)