TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah daerah tak boleh mengambil kebijakan lockdown atau mengisolasi wilayah yang terjangkit virus corona.

Jokowi menyebut, setiap negara memiliki karakter, kedisiplinan, dan budaya yang berbeda-beda.

Dalam rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020), Jokowi menegaskan tak akan mengambil kebijakan lockdown.

Keputusan tersebut berdasarkan, analisis kebijakan semua negara, dan laporan dari Kemenlu yang dilaporkan setiap hari kepadanya.

Baca: Virus Corona Bikin Penumpang MRT Turun Drastis, di Akhir Pekan Cuma 5.000-an Orang

Baca: Penumpang MRT Turun dari 100 Ribu Jadi 22 Ribu per Hari Akibat Corona

Baca: Terjangkit Virus Corona, Paulo Maldini Dapat Dukungan dari Fransesco Totti, Carles Puyol hingga Kaka

Menurutnya, physical distancing lebih tepat untuk diterapkan bagi masyarakat Indonesia dalam mencegah penyebaran virus corona.

"Sehingga negara kita yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman, itu yang paling penting."

"Kalau itu yang bisa kita lakukan saya yakin bahwa kita bisa mencegah penyebaran covid 19 ini," ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com, Selasa.

Nantinya, pemerintah daerah diminta untuk mengawal kebijakan physical distancing tersebut.

Jokowi ingin pemerintah daerah tetap memastikan kesehatan masyarakat dan ekonomi agar tetap terjaga.

Mahfud MD

Senada dengan Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan, pemerintah mengubah istilah social distancing menjadi physical distancing.

Alasannya, social distancing dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia.

"Usulan penyebutan social distancing itu dianggap, apa amannya, tidak sesuai dengan budaya kita," ujar Mahfud MD, dikutip dari Kompas.com, Senin (23/3/2020).

Baca: Luqman Hakim: Test Corona Harus Prioritaskan Tenaga Medis dan Masyarakat

Baca: Tak Hanya Warga yang Marah, Syuting Ria Ricis saat Wabah Corona Bikin Desainer Tersohor Ini Marah

Baca: Nadiem Makarim & Komisi X DPR Sepakat UN Ditiadakan karena Corona, Beri Opsi Ini untuk Gantinya

Ia menyebut, istilah social distancing seakan-akan menjauhkan kerukunan masyarakat.

"Namanya bukan social distancing, tapi physical distancing," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah juga sempat mengusulkan istilah tersebut agar lebih menyangkut kearifan lokal.

Namun, pergantian istilah tersebut tak mengubah kebijakan pemerintah dalam upaya menghentikan penyebaran virus corona.

"Tidak mengubah kebijakan apa-apa, hanya namanya saja," jelas Mahfud MD.

Jokowi Instruksikan Tak Ada Lockdown

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan, pemerintah tak akan menerapkan lockdown karena virus corona.

"Saya tegaskan, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas, bahwa tidak akan ada lockdown," kata Doni, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (21/3/2020).

Ia meminta, masyarakat bisa mematuhi arahan pemerintah untuk menjaga jarak dan menghindari bertemu banyak orang.

"Yang paling penting mematuhi kebijakan pemerintah, yaitu social distancing, atau lebih mudah kita bisa artikan jangan saling berdekatan."

"Dilarang saling berdekatan dan dilarang berkumpul," tegasnya.

"Kalau ini dipatuhi Insya Allah kita bisa mengurangi masyarakat yang terpapar," imbuh Doni Monardo.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Ihsanuddin/Achmad Nasrudin Yahya/Rakhmat Nur Hakim)