TRIBUNNEWS.COM - Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengungkapkan masih ada rumah sakit yang belum menerima Alat Perlindungan Diri (APD) padahal di provinsinya telah didistribusikan.

Hal itu diungkapkan oleh Doni dalam konferensi pers, Selasa (14/3/2020).

Doni mengatakan, sampai dengan hari ini, gugus tugas telah menyalurkan sebanyak 105.000 APD ke sejumlah provinsi yang ada di Pulau Jawa.

"Mengingat Pulau Jawa menjadi daerah yang paling banyak terpapar, khususnya di Jakarta," terang Doni, dilansir dri YouTube Kompas TV.

Doni mengungkapkan, rencananya, besok Rabu (25/3/2020), akan tiba lagi sebanyak 70.000 APD produksi dalam negeri.

"Produksi dalam negeri yang mana selama ini sebagaian dari industri tekstil kita mengekspor ke sejumlah negara."

"Tetapi Bapak Presiden telah menegaskan, seluruh industri tekstil harus memprioritaskan kebutuhan domestik dulu," terangnya.

Kemudian, apabila 70.000 unit ini besok bisa diterima, maka atas bantuan Panglima TNI dan jajarannya, pemerintah bisa mendistribusikan 2.000 unit APD ke seluruh daerah.

Doni pun mengimbau para gubernur untuk bekerja sama dengan Pangdam dan Kapolda.

Hal itu dilakukan agar saat tiba, barang bisa sesegera mungkin didistribusikan ke rumah sakit yang memerlukan.

"Karena pengalaman mulai dari kemarin dan juga sampai dengan dini hari tadi."

"Ternyata masih ada rumah sakit yang belum mendapatkan APD padahal provinsinya telah didistribusikan," ungkap Doni.

Baca: Virus Corona Bikin Penumpang MRT Turun Drastis, di Akhir Pekan Cuma 5.000-an Orang

Baca: Gejala dan Ciri Corona, Kehilangan Indra Perasa & Penciuman Bisa Jadi Tanda Ada Covid-19 di Tubuh

Selain itu, Doni mengungkapkan, Kementerian Kesehatan juga telah menyalurkan sebanyak 125.000 unit rapid test keseluruh daerah.

"Kemudian Bapak Presiden menekankan di sini bahwa prioritas untuk penggunaan rapid test ditujukan kepada pekerja medis."

"Karena mereka lah orang yang paling rentan paling terdepan yang berpeluang akan terpapar," ungkapnya.

Selain itu, rapid test juga diutamakan untuk masyarakat yang berada di daerah zona rawan.

"Karena sudah ada sebagian dari masyarakat di kawasan tersebut positif terkena Covid-19 ini," tegasnya.

Warga Diminta Physical Distancing

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyampaikan imbauan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Imbauan tersebut disampaikan Jokowi setelah memberikan pengarahan kepada Gubernur se-Indonesia melalui video conference, Selasa (24/3/2020).

Doni mengatakan, dalam pengarahan itu, seluruh gubernur mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona.

"Seluruh gubernur mendukung kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan."

"Yaitu social distancing yang oleh Bapak Presiden hari ini diterjemahkan sebagai physical distancing," ujar Doni seperti dikutip dari KompasTV.

"Bapak presiden menekankan agar phYsical distancing bisa diterjamahkan oleh para gubernur."

"Termasuk para pejabat di daerah dengan jaga jarak atau jaga jarak aman dan dispilin untuk melaksanakannya," ungkap Doni.

Doni menegaskan, bahwa jaga jarak ini tidak hanya berlaku di tempat umum.

Tetapi juga di seluruh rumah tangga di setiap keluarga.

"Karena di antara keluarga belum tentu semuanya itunegatif, belum tentu seluruh anggota kleluarga itu aman dari virus corona," jelas Doni.

"Oleh karenanya penjelasan-penjelasan secara terus menerus tentang pentingnya jaga jarak dan diikuti dengan disiplin yang tinggi harus menjadi prioritas dalam setiap kesempatan," ujarnya.

Baca: POLRI Keluarkan Dispensasi Bagi Masyarakat yang Masa Berlaku SIM Habis Selama Masa Tanggap Corona

Baca: Alami Stres Akibat Informasi Berlebih Soal Corona? Ini Cara Mengatasinya

Doni menegaskan, Jokowi juga menekankan kepada para gubernur, bahwa penjelasan-penjelasan tersebut harus sampi ke tingkat paling rendah, yakni desa dan kelurahan.

"Demikian juga harus melibatkan semua potensi yang ada di desa dan kelurahan."

"Seperti halnya PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW termasuk juga relawan yang diorganisir," terang Doni.

Ia menegaskan, untuk sekarang masyarakat harus saling bahu-membahu, bekerja sama dan tolong menolong.

Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.

"Setiap pejabat daerah harus dapat menerjemahkan ancaman yang semakin serius dari wabah ccorona."

"Serta bagaimana caranya kita semua bisa selamat."

"Yang sehat haruus tetap sehat, yang sudah terlanjur sakit diupayakan semaksimal mungkin diobati," tegasnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)