TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak covid-19 atau virus corona di Indonesia dinilai bagus.

Akan tetapi, implementasi yang maksimal harus menjadi perhatian agar dapat tersampaikan dengan baik.

Hal itu disampaikan pengamat ekonomi sekaligus Kepala Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Lukman Hakim.

Baca: BREAKING NEWS: Jokowi Gratiskan Tarif Listrik 450 VA 3 Bulan, Diskon 50% untuk 900 VA

Lukman tersebut mengungkapkan kebijakan seperti pembebasan listrik dan penangguhan kredit disebut Lukman merupakan beban riil di masyarakat.

“Saya rasa keputusan pemerintah bagus, karena itu beban riil masyarakat, saya rasa itu bagus,” ungkap Lukman saat dihubungi Tribunnews, Selasa (31/3/2020).

Baca: BREAKING NEWS: Jokowi Terbitkan Perppu soal Keuangan Negara, Rp 405 Triliun untuk Covid-19

Lukman mengungkapkan jaring pengaman sosial disasarkan kepada kelompok menengah ke bawah.

Maka dibutuhkan integrasi antara kepala daerah dengan lapisan terbawah.

“Ini kan nanti terjadi di semua tempat tidak hanya di kota besar, gubernur, bupati dan wali kota harus kerja sama dengan stake holder,” ujarnya.

Lukman menyebut sistem informasi harus terhubung dengan baik agar implementasi program tepat sasaran.

“Levelnya kan sampai RT, bentuknya harus sistem informasi yang terhubung,” ujarnya.

Baca: BREAKING NEWS Update Corona 31 Maret, Total 1.528 Kasus, 81 Sembuh, 136 Meninggal Dunia

Menurut Lukman, harus ada pendataan yang sifatnya lebih fokus pada kelompok masyarakat yang terdampak paling signifikan.

"Misal (masyarakat) yang tidak bisa bekerja sama sekali, ini harus dimitigasi karena kita tidak tau sampai kapan,” ungkaapnya.

Lukman mengungkapkan harus melibatkan kelompok komunitas untuk mengcover sisi ekonomi sosial masyarakat.

Lebih lanjut, Lukman menilai pemerintah juga harus fokus terhadap kebutuhan dasar harian.