Sedangkan biaya bulanan listrik dan kredit disebut Lukman sebagai fixed cost yang menjadi keharusan tiap bulannya.

"Yang harus diperhatikan adalah variable cost seperti makan sehari-hari, menurut saya itu yang paling penting," ungkap Lukman.

Baca: TERKINI Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan, Kepala Daerah Diminta Tak Ambil Kebijakan Sendiri

Pantau dengan Maksimal

Lukman juga mengungkapkan segala macam kebijakan harus mendapat pengawasan yang maksimal.

Untuk itu, Lukman menyebut dengan memaksimalkan teknologi hal tersebut dapat dilakukan.

“Kalau implementasinya, semakin hari harusnya semakin bagus dengan jaringan IT yang ada, pemerintah harus memaksimalkan itu, pemantauan,” ujarnya.

Lukman mengungkapkan harus jelas jumlah dan siapa yang mendapat kebijakan dari pemerintah pusat.

“Misal satu kampung ada 10 PKH (Program Keluarga Harapan), harus jelas (penerimanya),” ujar Lukman.

Selain itu menurut Lukman, kelompok yang tidak masuk dalam daftar PKH namun rentan miskin harus diperhatikan juga.

"Kabupaten/kota harus merespons, situasi ini harus dimanfaatkan untuk membuat big data,” ujar Lukman.

Baca: Lewat Kebijakan PSBB, Jokowi Berharap Pemerintah Daerah Miliki Aturan main yang Sama Tangani Corona

Menurut Lukman, pemaksimalan IT seperti grup WA di masyarakat harus dimaksimalkan untuk mendapat informasi yang tepat.

“Hampir tiap RT punya grup WA sekarang, asal dimaksimalkan, Insya Allah (implementasi kebijakan) lancar,” ujarnya.

Lukman menyebut, tidak sedikit program bantuan yang kurang tepat menyasar masyarakat yang sebenarnya membutuhkan.

“Harus dibuat sistem, kadang-kadang bantuan pemerintah itu redundant (mubazir), misalkan ada semua instansi punya program kemiskinan, ya orang-orang itu saja yang dapet,” ungkapnya.