Presiden Kembali Ingatkan Kepala Daerah Tidak Ambil Kebijakan Sendiri-sendiri
Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah pusat.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pemerintah Daerah memiliki satu visi yang sama dengan pemerintah pusat dalam menangani Pandemi Covid-19.
Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan pemerintah pusat.
"Kita ini bekerja berdasarkan aturan UU yang ada, kita bekerja juga karena alasan konstitusi, jadi pegangannya itu aja, kalau ada UU mengenai Karantinan Kesehatan ya itu yang dipakai, jangan membuat acara sendiri-sendiri, sehingga dalam pemerintahan berada dalam satu visi yang sama," kata Presiden usai meninjau Rumah Sakit Darurat di Pulau Galang, Kepulauan Riau, (1/4/2020).
Baca: MUI: Mematuhi Protokol Medis Sama dengan Berbuat Baik kepada Orang Lain
Saat ini yang dibutuhkan menurut Presiden adalah kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga langkah penanganan dan antisipasi dapat berjalan efektif. Mulai dari penanganan kesehatan masyarakat yang terpapar virus Covid-19 maupun jaring pengamanan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
"Ini penting sekali, ini menyangkut nanti orang yang mudik, yang kemudian di sana ada isolasi mandiri, kepala desanya bisa menyelenggarakan itu, meskipun hanya satu orang atau dua orang, tapi bisa menyelenggarakan itu. Di desa juga mampu menyiapkan jaring pengamanan sosial, bantuan sosial, bagi mereka, sehingga ini bekerja dari pucuk yang paling atas sampai yang berada di paling bawah. Pegangannya satu undang-undang," katanya.
Baca: DPRD DKI Tetap Pilih Cawagub 6 April Meski Masa Tanggap Darurat Covid-19 Diperpanjang
Menurut Presiden opsi kebijakan PSBB diambil, setelah pemerintah mempelajari kebijakan yang diambil pemerintah luar negeri dalam menghadapi pandemi Corona. Setiap kebijakan menurut Presiden ada baik dan buruknya, sehingga harus disesuaikan dan karakteristik Indonesia.
"Karena dari pengalaman-pengalaman 202 negara yang membangun policy-policy, kita pelajari, semua ada plus minusnya. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita. Baik itu kondisi geografis, demografis, karakter budaya, kedisiplinan kita, dan kemampuan fisikal kita," pungkasnya.
