Jokowi Minta Mendagri dan Menkeu Tegur Daerah yang Belum Fokuskan APBD untuk Covid-19
Jokowi minta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menegur daerah yang belum relokasikan APBD untuk Covid-19
Penulis: Isnaya Helmi Rahma
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (Ratas) mengenai Kebijakan Ekonomi di tengah Pandemi virus corona (Covid-19).
Dalam ratas yang digelar melalui teleconference pada Selasa (14/4/2020), Jokowi melihat masih ada beberapa daerah yang APBN nya masih berjalan seperti biasa (business as usual) di tengah pandemi Covid-19.
Melihat hal ini Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menegur daerah-daerah tersebut.
"Saya melihat, setelah dicermati dan mencatat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual," ujar Jokowi yang dikutip dari YouTube Kompas tv, Selasa (14/4/2020).
"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," imbuhnya.
Kepala Negara ini menyebut ada beberapa daerah yang belum menganggarkan atau menyampaikan data anggaran terkait penanganan Covid-19.
"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial, lalu terdapat 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi," tegas Jokowi.
"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19," imbuhnya.
Artinya kata Jokowi masih ada di antara kita yang masih belum memiliki respon pada situasi yang tidak normal ini.
"Sekali lagi, saya minta Mendagri dan Bu Menteri Keuangan membuat pedoman yang di daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran serta kegiatan-kegiatan yang ada," tegas Jokowi.
Sehingga kata Jokowi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki visi dan prioritas yang sama untuk secara kompak mengatasi penyebaran Covid-19.
Baca: Jokowi Segera Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Covid-19
Baca: Jokowi Minta Tes PCR Corona Diperluas
Tak hanya itu, dalam ratas tersebut Jokowi juga meminta jajarannya untuk pangkas belanja tak prioritas serta fokus tangani Covid-19.
"Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," ujarnya.
"Fokuskan semuanya untuk penanganan Covid-19, baik itu di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya." imbuhnya.
Ia juga berkali-kali menyampaikan jangan sampai lari dari tiga prioritas yang dikedepankan dalam menangani pandemi ini.
Pertama kesehatan yakni Covid-19, kedua jaring pengaman sosial, dan terakhir terkait stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM serta pelaku usaha. (*)
Baca: Jokowi Minta Mendagri dan Menkeu Segera Bentuk Pedoman Relokasi Anggaran
(Tribunnews.com/Isnaya)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.