Sehingga bantuan sosial bukan hanya tepat isinya melainkan juga sesuai dengan sasaran.

"Oleh karena itu, kesinambungan yang namanya ekosistem dari keberhasilan dalam menjalankan PSBB erat kaitannya dengan komponen-komponen tadi," ungkapnya. 

"Inilah yang kami evaluasi dalam masa edukasi ini, sehingga kami ke depan akan lebih ketat lagi bahkan kepada faktor hukum serta konsekuensi hukum untuk menegakkan protokol PSBB," jelas Dany. 

Baca: Karni Ilyas Gamblang Kritik PSBB DKI, Tak Kaget Warga Masih Nekat Keluar Rumah: Kita Bisa Kasih Apa?

Simak videonya di menit: 16:37

Pakar Kebijakan Publik Nilai PSBB Tanpa Sanksi Sama Saja dengan Social Distancing

Wilayah Jabodetabek akan segera terintegrasi dalam penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Diberlakukannya PSBB di zona merah utama ini merupakan upaya pemerintah dalam memutus rantai pesebaran virus corona (Covid-19).

Diketahui DKI Jakarta sudah menerapkan PSBB sejak 10 April 2020.

Terkait hal ini Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio, memberikan pendapatnya.

Menurutnya, PSBB akan berjalan efektif dalam menekan laju penyebaran Covid-19 jika terdapat sanksi yang mengatur di dalamnya.

Agus menegaskan, PSBB tanpa sanksi maka tidak ada bedanya dengan social distancing.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam program Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan langsung oleh Kompas TV, Selasa (14/4/2020).

Baca: Komisi IX Menyayangkan Masih Ada Penumpukan Penumpang KRL saat PSBB

Baca: Anies Baswedan Sayangkan Perusahaan yang Masih Berkegiatan di Kantor: Ini Menyalahi dari PSBB

Sebelumnya, Agus meyinggung terkait penerapan PSBB di Jakarta yang pada belakangan ini tidak memengaruhi penumpukan antrean penumpang di stasiun yang menuju ke ibu kota.

"Pada hari Minggu saya keluar jalan pagi, ke stasiun dan sebagainya," ujar Agus.

"Nah kemarin itu masih berantakan (stasiun masih ramai penumpang)," imbuhnya.