Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politikus PAN Khawatir Pengunduran Diri 5 Dokter di RSUD Padang Sidempuan Ganggu Penanganan Corona

Saleh Daulay menyayangkan sikap Pemerintah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, yang tidak peka menghadapi wabah virus corona

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Politikus PAN Khawatir Pengunduran Diri 5 Dokter di RSUD Padang Sidempuan Ganggu Penanganan Corona
Taufik Ismail
Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh Daulay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (12/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay menyayangkan sikap Pemerintah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, yang tidak peka menghadapi wabah virus corona atau Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Saleh, setelah ada kabar lima dokter spesialis yang bertugas di RSUD Padang Sidempuan, mengundurkan diri karena insentifnya tidak dibayar selama tiga bulan.

“Ini masalah insentif. Tidak usah dalam situasi seperti ini, dalam situasi normal saja pun hak-hak para dokter itu harus dipenuhi, apalagi mereka bekerja secara resmi pada RSUD milik pemerintah kota," kata Saleh Daulay kepada wartawan, Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Baca: Lembaga Eijkman Ditargetkan Bisa Periksa 1.000 Spesimen Corona Tiap Hari

Saleh khawatir pengunduran para dokter spesialis tersebut, mengganggu operasional RSUD Padang Sidempuan sebagai rujukan Covid-19, apalagi fasilitas di sana belum lengkap.

“Saya berharap agar pemerintah provinsi dan pusat bisa turun tangan. Kalau tidak bisa ditangani oleh pemerintah kota, tentu perlu ada intervensi pemerintah di atasnya," ujar Saleh.

Saleh menyebut, pemerintah daerah sebenarnya bisa menyelesaikan persoalan tersebut, karena APBD dapat dipergunakan untuk menutupi gaji dan insentif dokter-dokter non-aparatur sipil negara.

Baca: ICW Desak Jokowi Pecat Andi Taufan Garuda karena Diduga Ada Konflik Kepentingan

Berita Rekomendasi

"Kalau yang saya tangkap, direktur RSUD menunggu perintah walikota untuk membayar. Artinya, direktur rumah sakit sendiri kelihatannya tidak memiliki kewenangan untuk membayar tunggakan insentif itu," kata Saleh.

"Ada yang aneh di sini, terjadi saling lempar tanggung jawab," sambung politikus PAN itu.

Pemerintah sudah memeriksa lebih dari 30 ribu sampel terkait pemeriksaan virus Corona atau Covid-19 hingga Selasa (14/4/2020).

"Sampai dengan 14 April, hari ini sudah lebih dari 30 ribu sampel yang telah kita periksa," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Selasa (14/4/2020).

Jumlah ini meningkat dari hari sebelumnya.

Baca: BREAKING NEWS: Pemungutan Suara Pilkada Serentak Disepakati Digelar 9 Desember 2020

Pada Senin (13/4/2020), 27 ribu orang diperiksa pemerintah menggunakan metode PCR Real time.

Hingga hari ini semua provinsi sudah mengkonfirmasi adanya kasus Covid-19.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas