WFH Sampah Meningkat, Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Beri Perhatian Petugas Pemungut Sampah
Sampai saat ini yang masih bekerja tidak pernah berhenti adalah petugas pemungut sampah. Baik di tingkat RT, RW, maupun di level yang lebih tinggi
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah memberi perhatian lebih kepada petugas pemungut sampah.
Dedi melihat merekalah yang hingga saat ini terus bekerja di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
Belum lagi produksi sampah semakin meningkat seiring diterapkannya kebijakan work from home (WFH).
"Sampai saat ini yang masih bekerja tidak pernah berhenti adalah petugas pemungut sampah. Baik di tingkat RT, RW, maupun di level yang lebih tinggi di kota-kota besar," ujar Dedi, dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar secara virtual, Rabu (15/4/2020).
"Kelengkapan mereka sangat minim padahal mereka itu bekerja secara terus menerus. Apalagi sekarang dengan di rumah saja produksi sampah semakin meningkat, terutama sampah rumah tangga," imbuhnya.
Dia pun meminta para petugas pemungut sampah, baik yang non formal (yang digaji secara sukarela oleh masyarakat) maupun formal (yang digaji dan bekerja di kantor pemerintah, kabupaten, kota dan provinsi), lebih diperhatikan lagi.
"Karena seringkali daerah-daerahnya tidak punya perhatian yang khusus pada mereka," tegas Dedi.
Politikus Golkar tersebut mengatakan masalah besar akan terjadi apabila para petugas pemungut sampah ini sampai terpapar Covid-19.
Menurutnya, mereka harus diperhatikan tak hanya dari sisi kelengkapan keselamatan bekerja. Namun juga dari sisi pemberian gizi dan kalori.
"Kalau besok petugas sampah ini terpapar, maka sudah terbayang penumpukan sampah terjadi dimana-mana dan ini akan menjadi problem besar," ujarnya.
"Selain mendapatkan perhatian dalam bentuk kelengkapan keselamatan bekerja mereka dari Covid-19, harus juga untuk kesejahteraan mereka. Jadi ada bantuan-bantuan untuk meningkatkan gizi dan kalori mereka dari Kementerian LHK minimal melalui anggota DPR di dapilnya masing-masing," tandasnya.