Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada masa penerapan PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut operasional angkutan umum milik Pemprov DKI jauh lebih aman dari ancaman penularan virus corona, ketimbang milik pemerintah pusat.

Ia menjabarkan angkutan umum milik Pemprov DKI sudah mampu mengendalikan jumlah penumpang per kendaraan, dan jam operasional yang dibatasi.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat virtual bersama Timwas Covid-19 DPR RI, Kamis (16/4/2020).

Baca: UPDATE Corona di Papua, Kamis 16 April 2020: 80 Orang Positif, 6 Pasien Meninggal

Baca: Sepi Job Selama Pandemi Virus Corona, Pamela Safitri Alihkan Kesibukan Bikin Konten Youtube

"Angkutan umum yang di bawah kendali Pemprov sudah jauh lebih aman. Operasinya sudah dibatasi, jumlah penumpangnya pun dikendalikan di pintu masuk halte maupun stasiun," kata Anies.

Baca: Berikut Perkembangan Berat Janin 5 Minggu, Ibu Hamil Perlu Tahu

"Di dalam halte mereka cuma diizinkan masuk bus jika masih ada ruang cukup.m," imbuhnya.

Lanjut Anies, kendaraan umum yang dikelola Pemprov DKI juga telah alami penurunan jumlah penumpang signifikan.

Hal itu nampak dari perbandingan data jumlah penumpang dari sebelum dan setelah Covid-19 mewabah.

Sebagai gambaran jumlah penumpang Transjakarta dan Jak Lingko sebelum wabah Covid-19 berkisar 950 - 1 juta penumpang per hari. Tapi semenjak 1 April 2020, jumlahnya tinggal 103 ribu. Bahkan pada Rabu (15/4) kemarin sisa 91 ribu pengguna.

"Artinya tinggal 9 persen dari normalnya penumpang Jakarta," ujar dia.

Hal serupa juga terjadi di moda transportasi MRT dan LRT Jakarta. MRT Jakarta dari rerata 85 - 100 ribu per hari ketika kondisi normal, menurun signifikan jadi 5 ribu orang. Malahan LRT sendiri saat ini cuma punya rerata pengguna 200 orang per hari.

" Lagi lagi tinggal 5 persen penumpangnya. Kalau LRT kita malah tinggal 200 orang per hari," beber Anies.

Tapi kondisi berbalik jika berbicara layanan moda transportasi kereta rel listrik seperti Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Pengguna KRL asal wilayah Bogor, Depok dan Bekasi masih tetap membludak. Pembatasan jam operasional dan pengendalian penumpang per kereta justru membuat antrean panjang penumpang di stasiun keberangkatan.

Pertimbangan ini yang jadi latar belakang para kepala daerah mengusulkan penyetopan sementara layanan KRL selama pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah. Termasuk Pemprov DKI yang juga meminta usulan serupa.

"Saya 2 hari lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan Ad Interim untuk operasi kereta commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung," pungkas Anies.