Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan tidak merestui permintaan sejumlah kepala daerah untuk menghentikan operasional Kereta Rel Listrik (KRL) di Jabodetabek.

Luhut menyebut, setiap keputusan yang diambil di tengah pandemi virus corona atau covid-19, merupakan hasil kajian mendalam dengan memperhitungkan dampak positif dan negatifnya.

"Kemenhub melakukan studi, ternyata penumpang (KRL) itu adalah pekerja yang membersihkan rumah sakit, operator kesehatan dan sebagainya," tutur Luhut saat rapat virtual dengan Komisi V DPR, Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Baca: Tangani 96 Kasus Hoax Pandemi Corona, Polri : Motif Pelaku Iseng hingga Tidak Puas pada Pemerintah

Baca: Tera Rostiana Rilis Lagu Religi sebagai Ucapan Syukur

Baca: Mundur sebagai Staf Khusus Milenial Jokowi, Inilah Perjalanan Karier CEO Ruangguru Belva Devara

"Kalau dia tidak bisa diangkut, nanti kalau ada yang sakit, siapa yang bersihkan (rumah sakit), kan mereka-mereka itu," sambung Luhut.

Dengan melihat data tersebut, Luhut pun akhirnya tidak menghentikan operasional KRL di Jabodetabek karena banyak kerugian yang dialami, dibanding keuntungannya.

Oleh sebab itu, Luhut mengaku telah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutup perkantoran di wilayah Ibu Kota, agar mengurangi jumlah masyarakat ke Jakarta.

"Saya bilang sama Pak Anies, pak Anies perbaiki juga dihulu, kantor-kantor yang masih buka ditutup," ucap Luhut.

"Pak Anies bilang ke saya, saya patroli pak Luhut, saya kasih pinalti Rp 100 juta kalau mereka masih buka," sambung Luhut.

Setelah adanya sanksi tegas ke perusahaan yang masih buka di Jakarta, Luhut melihat protokol kesehatan lebih berjalan lebih baik di ibu kota.

"Tadi laporan ke kami pagi, saya kira sekarang jauh lebih bagus dan sosial distancing (jaga jarak), pemakaian masker, mereka penuhi," ujar Luhut.