TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS mengusulkan anggaran program Kartu Prakerja dialokasikan kepada pekerja di berbagai daerah yang terdampak pandemi virus corona atau covid-19.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengatakan, program Kartu Prakerja sebaiknya dihentikan karena belum ada kejelasan dalam pemilihan peserta dan alokasi anggaran untuk insentif sosialnya.

Baca: Modus FH Jadi Korban Begal di Cilandak Berujung Bui, Berawal Pinjam Motor Tante

"Daripada tidak jelas dan jadi rebutan proyek serta menimbulkan ketidakadilan, diubah saja untuk insentif sosial bagi para pekerja yang terdampak covid-19," tutur Kurniasih kepada Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (22/4/2024).

Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program tersebut kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.

Baca: Luhut: Sampah Plastik Bisa Hancurkan Ekosistem Laut Kita

Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.

Baca: Kondisi Sebenarnya Pria yang Dijemput Petugas Berpakaian APD di Lombok, Begini Penjelasan Dinkes

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja.

Sisanya, digunakan untuk operasional program.