Hal ini terlihat dari kebijakan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam Menagani Covid-19 yang ternyata lebih diperuntukkan menangani dampak Covid-19 terhadap ekonomi daripada menekan penyebaran wabah itu sendiri.

Kebijakan lainnya dalam perubahan postur APBN 2020 yang lebih banyak digunakan sebagai stimulus ekonomi untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat pandemi bukan untuk memitigasinya.

"Disinilah letak gagal paham Pemerintah dalam menangani wabah pandemi Covid-19," ujar Sohibul.

Catatan ketiga yang disampaikan Sohibul adalah soal penataan demokrasi yang merupakan suatu titik balik penting.

Dimana fakta menunjukkan, seringkali krisis membuka dua kemungkinan, yaitu jatuhnya pemerintahan yang otoriter dan lahirnya pemerintahan yang demokratis atau sebaliknya bangkitnya pemerintahan yang otoriter dan matinya demokrasi.

Menurut dia, para pendiri Republik ini telah memilih jalan demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia.

"Dalam analisis kami Perppu No.1 tahun 2020 memberi jalan terbuka bagi lahirnya pemerintahan otoriter. Atas nama penyelamatan ekonomi Perppu tersebut memberi legitimasi benih-benih otoritarianisme melalui perundang-undangan," kata Sohibul.

Tiga catatan yang Sohibul berikan dalam orasinya merupakan sikap yang ingin ia tegaskan bahwa PKS tetap berada dalam semangat #PKSKokohBersatuMelawanCorona meskipun diluar pemerintahan.

"Catatan ini agar ada check and balance sehingga tata kelola pemerintahan semakin efektif dan berada dalam ketetatanegaraan yang benar serta menjamin berjalannya demokrasi," ujar Sohibul.