TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Johny Simanjuntak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial Pemprov DKI, untuk wilayah RT 4/15 Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara.

Johny sendiri heran mengapa dirinya yang notabene wakil rakyat malah terdaftar sebagai penerima bantuan.

Menurutnya, peristiwa ini adalah contoh Pemprov DKI sama sekali tidak melibatkan struktur RT dan RW dalam pendataan bansos.

Baca: Menjalani Pemeriksaan Kesehatan, 13 Kru KM Ciremai Terindikasi Covid-19

"Masa saya dapat? Nah ini sebagai warning kepada Pemda. Di sini kelihatan sekali bahwa tidak melibatkan RT dan RW. Karena RT dan RW kan kenal sama saya. Saya bukan orang yang tidak gaul," ungkap Johny saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2020).

Padahal pendataan dari tingkat Pemprov semestinya diverifikasi lagi ketika memasuki level struktur terendah, seperti RT dan RW.

Baca: Anggota DPRD Jakarta Termasuk Penerima Bansos dari Pemerintah: Main Comot Saja Itu Kelihatan

"Tolong supaya screening itu dari RT dan RW," kata dia.

Politikus PDI-Perjuangan itu mengaku telah menolak daftar penerima bantuan yang berisi namanya.

Ke depan ia meminta Pemprov DKI agar cermat memverifikasi data, dan melibatkan pejabat di lingkungan rumah setempat.

"Saya sudah tolak. Saya bilang kasih masukan ke pihak berkompeten supaya data yang masuk, kita-kita yang nggak layak ini jangan menerima juga. Paling tidak melibatkan RT/RW," pungkasnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui data warga penerima bantuan sosial memang tidak sempurna.

Baca: Kata WHO Soal Krisis Virus Corona: Perjalanan Kita Masih Panjang

Kesalahan seperti adanya mereka yang berstatus PNS, anggota TNI, bahkan anggota DPRD DKI masuk dalam penerima bantuan jadi satu contoh ketidaksempurnaan itu.

Pasalnya kata dia, daftar penerima bansos bukan hitungan kecil. Tapi ada 1,2 juta daftar kelompok keluarga yang jadi calon penerima. Apalagi Pemprov DKI berburu dengan waktu, sehingga menyegerakan penyaluran bantuan sampai ke tangan masyarakat dengan cepat.

"Benar, kita memberikan 1,2 juta, dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut dua nama, pastilah. Di negeri ini data yang super akurat saya rasa teman-teman juga tahu, jadi kalau dicari pasti ada. Bagian kita koreksi terus-menerus," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2020) kemarin.

Kata dia, temuan - temuan kesalahan dan masukan berbagai pihak akan jadi bahan koreksi Pemprov DKI meningkatkan kualitas sumber data mereka.

Baca: AS Beri Bantuan Indonesia Rp 46,5 Miliar Untuk Tangani Covid-19

"Jadi nggak usah ditutupi, itu faktanya. Di republik ini kita semua tahu data lengkap by name, by address. Tapi, yang penting adalah, begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data," ujar dia.