Politisi Demokrat: Masyarakat Butuh Sembako Bukan Kartu Prakerja
Alihkan saja ke sembako yang tepat sasaran, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dibanding untuk kartu Prakerja
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak melanjutkan program Kartu Prakerja di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mengatakan, anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun lebih baik dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak virus corona.
"Alihkan saja ke sembako yang tepat sasaran, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dibanding untuk kartu Prakerja," ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Kamis (23/4/2020).
Baca: Gerindra Nilai Kartu Prakerja Bermanfaat Bagi Buruh yang Terkena PHK
Menurut Irwan, program Kartu Prakerja tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tetap dilanjutkan pada kondisi saat ini, apalagi materi yang diberikan bisa diakses secara gratis di internet.
"Jadi buat apa dilanjutkan, kartu Prakerja kan bukan untuk melamar kerja, bukan untuk dapatkan pekerjaan. Tapi untuk meningkatkan skill (keterampilan)," ucap Irwan.
Ia melihat, masyarakat saat ini lebih menanti peran pemerintah yang dapat meringankan beban kehidupannya, karena bantuan sosial atau bantuan langsung tunai banyak di Jakarta.
"Daerah masih banyak butuh bantuan, banyak masyarakat meninggal di daerah. Saya pikir ini betuh-betul empati, jangan terlalu ditutup empati dan mata hati dengan kekuasaan," papar Anggota Komisi V DPR itu.
Baca: Jawab Kritik soal Kartu Prakerja, Ini Penjelasan Jokowi
Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program tersebut kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.
Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.
Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja. Sisanya, digunakan untuk operasional program.