Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Mendes: BLT Dana Desa Telah Dicairkan 8.57 Desa Hingga Hari Ini

"Pencairan dana ini ada yang berupa tunai, cash less atau tidak secara tunai. Sesuai dengan kondisi daerahnya," ucap Abdul Halim

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
zoom-in Mendes: BLT Dana Desa Telah Dicairkan 8.57 Desa Hingga Hari Ini
Humas Kemendes PDTT
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Sekertaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi dan Ketua balilatfo Eko Sri Haryanto berkomunikasi melalui Teleconference tentang Rapat Sosialisasi prograng bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada perangkat dan masyarakat Desa di Provinsi Jawa di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu 15/4/2020. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangundan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan sebanyak 8.157 desa dari 76 kabupaten telah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 70 miliar.

"Pencairan dana ini ada yang berupa tunai, cash less atau tidak secara tunai. Sesuai dengan kondisi daerahnya," ucap Abdul Halim dalam konferensi virtual, Senin (27/4/2020).

Baca: Impor Minyak Mentah China dari Arab Saudi Turun, Rusia Naik Dua Digit

Ia menambahkan, untuk yang tidak secara tunai dananya akan ditransfer langsung kerekening pribadi calon penerima bantuan.

Sedangkan yang tunai, menggunakan metode door to door atau rumah ke rumah.

"Untuk yang door to door ini tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada, untuk yang transfer tentu lebih terjamin keamanan dan kesehatannya karena tidak kontak langsung," kata Abdul.

Berita Rekomendasi

Abdul juga menjelaskan, besaran dana yang diterima adalah Rp 600 ribu per bulan dengan skeman sampai dengan tiga bulan kedepan, jadi total mendapat Rp 1,8 juta.

"Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat wabah virus corona atau Covid-19. Tetapi, untuk masyarakat yang sudah terdaftar di jaring sosial skala nasional, itu tidak mendapatkan BLT ini," kata Abdul.

"Jadi kalau yang sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai, kartu pra kerja, dan sudah masuk program penanggulangan kemiskinan (PKH) itu tidak menerima. Hal ini agar tidak ada tumpang tindih, dalam bantuan tersebut," lanjut Abdul.

Baca: Minyak Mentah Brent untuk Pengiriman Juli Naik Lebih Dari 25 Dolar AS Per Barel

Selain itu Abdul mengajak para kepala daerah, mulai dari bupati, walikota, hingga kepala desa untuk tidak mempersulit penerima BLT untuk mendapatkan haknya.

"Saya harap kepala daerah menempatkan kemanusiaan di atas segalanya, karena situasi ini sangatlah menyulitkan dan ada hak mereka yang harus dipenuhi" kata dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas