Mendes: BLT Dana Desa Telah Dicairkan 8.57 Desa Hingga Hari Ini
"Pencairan dana ini ada yang berupa tunai, cash less atau tidak secara tunai. Sesuai dengan kondisi daerahnya," ucap Abdul Halim
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangundan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan sebanyak 8.157 desa dari 76 kabupaten telah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 70 miliar.
"Pencairan dana ini ada yang berupa tunai, cash less atau tidak secara tunai. Sesuai dengan kondisi daerahnya," ucap Abdul Halim dalam konferensi virtual, Senin (27/4/2020).
Baca: Impor Minyak Mentah China dari Arab Saudi Turun, Rusia Naik Dua Digit
Ia menambahkan, untuk yang tidak secara tunai dananya akan ditransfer langsung kerekening pribadi calon penerima bantuan.
Sedangkan yang tunai, menggunakan metode door to door atau rumah ke rumah.
"Untuk yang door to door ini tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada, untuk yang transfer tentu lebih terjamin keamanan dan kesehatannya karena tidak kontak langsung," kata Abdul.
Abdul juga menjelaskan, besaran dana yang diterima adalah Rp 600 ribu per bulan dengan skeman sampai dengan tiga bulan kedepan, jadi total mendapat Rp 1,8 juta.
"Sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat wabah virus corona atau Covid-19. Tetapi, untuk masyarakat yang sudah terdaftar di jaring sosial skala nasional, itu tidak mendapatkan BLT ini," kata Abdul.
"Jadi kalau yang sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai, kartu pra kerja, dan sudah masuk program penanggulangan kemiskinan (PKH) itu tidak menerima. Hal ini agar tidak ada tumpang tindih, dalam bantuan tersebut," lanjut Abdul.
Baca: Minyak Mentah Brent untuk Pengiriman Juli Naik Lebih Dari 25 Dolar AS Per Barel
Selain itu Abdul mengajak para kepala daerah, mulai dari bupati, walikota, hingga kepala desa untuk tidak mempersulit penerima BLT untuk mendapatkan haknya.
"Saya harap kepala daerah menempatkan kemanusiaan di atas segalanya, karena situasi ini sangatlah menyulitkan dan ada hak mereka yang harus dipenuhi" kata dia.