TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyoroti daerah provinsi Sulawesi Utara dan NTB yang terkena imbas dari pandemi Covid-19.

Menurut Suharso, meski Sulawesi Utara dan NTB memiliki resiko penularan menengah namun jika berlangsung lama akan berimbas perekonomian daerah akan terganggu.

Selain itu, kapasitas pendanaan infrastruktur pemerintah daerah melemah serta konsekuensinya masa pemulihan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Baca: Pemerintah Didesak Percepat Pemberian Bantuan kepada Masyarakat

Hal ini disampaikan oleh Suharso saat dalam sambutan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan secara telekonferensi di kediamannya di Jakarta pada Selasa (28/4/2020).

“Jika kita bisa mengatasi pandemi ini dengan relatif cepat, maka faktor-faktor produksi tidak terlalu lama menganggur (idle) atau rusak sehingga roda perekonomian bisa segera berputar dengan kapasitas penuh,” kata Suharso.

Bappenas, kata Suharso, merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk kedua provinsi tersebut, tentunya kebijakan ini dilihat dari isu strategis yang sedang mengemuka di sana.

Untuk NTB, Bappenas memberikan arah kebijakan pembangunan yang pertama untuk mendorong transformasi ekonomi ke arah industri pariwisata, ekonomi kreatif dan hilirisasi komoditas yang mengolah hasil-hasil perikanan, perkebunan, dan pertambangan.

Baca: MK Minta Permohonan Amien Rais cs Diperbaiki

Kedua mempercepat pembangunan sumber daya manusia khususnya pemerataan akses dan layanan kesehatan. Ketiga memperkuat ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan daerah.

Keempat memperkuat sistem jaminan kesehatan khususnya bagi warga kurang mampu dan pekerja informal.

Kelima Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan produktivitas untuk mengurangi angka kemiskinan di pedesaan.

Baca: Dipicu Cinta Terlarang Dengan Seorang Emak-emak, Pemuda di Bangkalan Tewas Dibacok Tetangganya

Sedangkan rekomendasi kebijakan untuk Sulawesi Utara yang pertama mendorong transformasi ekonomi ke arah hilirisasi industri yang mengolah hasil-hasil perikanan, pertanian dan pertambangan untuk membuka lapangan kerja berkualitas.

Kedua Mempercepat pembangunan sumber daya manusia dengan fokus peningkatan akses pendidikan menengah atas dan vokasional.

Ketiga memperkuat ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan daerah. Keempat Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal untuk dapat berpartisipasi dalam sektor-sektor yang berkembang. Kelima Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan dana desa.

Awal Bulan Maret lalu telah dilaksanakan agenda penting yang menjadi bagian dari proses perencanaan yakni Rapat Koordinasi Kepala Bappenas dengan Para Gubernur (RAKORGUB) dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (RAKORTEKBANG).

Dalam dua forum tersebut setiap provinsi dan kabupaten/kota telah menyampaikan usulan untuk dibahas kembali. Jika usulan tersebut belum diakomodasi maka akan dibahas kembali dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

“Berkaitan dengan usulan kegiatan yang akan dibahas dalam forum musrenbang nasional yang akan datang, kami mengharapkan bahwa usulan kegiatan untuk tahun 2021 merupakan kegiatan yang benar-benar mendukung prioritas nasional dalam RKP 2021, mempunyai daya ungkit bagi pemulihan perekonomian daerah, dan mendorong transformasi ekonomi,” jelas Suharso.