TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menyatakan gagasan agar Bank Indonesia (BI) mencetak uang guna penanganan krisis ekonomi membahayakan stabilitas harga dan nilai riil (daya beli) rupiah.

"Mencetak uang tanpa underlying bisa memicu inflasi yang sangat tinggi. Kalau sudah demikian maka akan memukul daya beli rakyat," kata Ecky kepada wartawan, Jumat (1/5/2020).

Baca: Kabar Gembira, Perusahaan Farmasi China Siap Produksi Massal Vaksin Covid-19

"Jadi usulan beberapa orang untuk mencetak uang hingga 600 triliun, pada akhirnya akan menjadi beban bagi rakyat keseluruhan. Rakyat banyak yang harus membayar, yang menikmati hanya segelintir orang atau kelompok. Ini berbahaya," imbuhnya.

Ecky juga menekankan mencetak uang saat krisis oleh Bank Indonesia justru akan berdampak negatif pada perekonomian.

Serta berpotensi menjadi penyebab krisis ekonomi baru seperti halnya yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965 dimana nilai riil atau daya beli rupiah terjun bebas karena hyper inflasi.

Baca: Menolak Lockdown, 2.505 Warga Swedia Meninggal dalam Sepekan Akibat Covid-19

Dampak lanjutannya terlihat pada penurunan daya beli rakyat karena harga-harga kebutuhan pokok tidak lagi terjangkau rakyat.

Ia mencontohkan pencetakan uang di negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa (UE) tidak berdampak signifikan bagi inflasi di AS dan UE.

Baca: ‎Senin Depan Bareskrim Panggil Said Didu, Brigjen Argo: Kami Imbau agar Kooperatif

Sebab Dollar dan Euro menjadi mata uang dunia serta menjadi bagian penting SDR (Special Drawing Right).

"Jadi kondisinya sangat berbeda dengan kita," ujar dia.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun.

Baca: Bek Tengah Chelsea Beri Peringatan jika Liga Inggris Kembali Digelar

Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan wabah virus Corona atau Covid-19.

Ketua Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan pemerintah telah mengambil langkah langkah dalam penanganan untuk mengatasi pandemi virus Corona, baik penanganan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, maupun akibat dampak ekonominya.

"Namun melihat besarnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan, Badan Anggaran DPR RI memperkirakan skenario penganggaran yang direncanakan pemerintah tampaknya kurang mencukupi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2020).

Menurut politikus, PDIP ini, hal itu didasarkan pada dua hal, yakni ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan sebagai akibat menurunkannya kegiatan ekonomi, sehingga menurunnya kemampuan debitur membayar kredit.

Kedua membesarnya kebutuhan pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan.

Atas dua hal itu Badan Anggaran DPR RI merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah beberapa hal. Salah satunya cetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun.