TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menjadi perbincangan di media sosial.

Hal ini, setelah orang nomor 1 di Indonesia itu mendatangi langsung rumah warga untuk membagikan paket sembako di Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (26/4/2020) lalu.

Hal itu diketahui dari tayangan video yang diunggap di Youtube Sekretariat Presiden, pada Kamis (30/4/2020).

Baca: KSAU Bahas Pandemi Covid-19 dengan 20 Pimpinan Angkatan Udara di Asia Pasifik

Dosen Sosiologi Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Imam B Prasodjo, menyoroti upaya mantan Gubernur DKI Jakarta itu membagi-bagikan sembako.

Menurut dia, Jokowi memberikan contoh niat baik membantu warga yang membutuhkan di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Namun, kata dia, cara membagi-bagikan bantuan secara langsung itu harus dihindari, karena dapat menimbulkan kerumunan warga.

Baca: Warga Bawa Surat Keterangan Dalam Kondisi Darurat Belum Tentu Langsung Diperbolehkan Mudik

“Orang memberikan (bantuan,-red) sendiri di pinggir jalan itu memunculkan kerumunan baru. Presiden memberi contoh niat baik, tetapi itu hal dihindari apalagi kalau tidak memakai masker,” kata dia, pada sesi Forum Diskusi Salemba bertema “The New Normal: Menjalani Kehidupan Normal di Tengah Pandemi Covid-19”, Jumat (1/5/2020).

Baca: Hari Ini dalam Sejarah 1 Mei 1886: Aksi May Day Pertama, Puluhan Ribu Buruh Unjuk Rasa di Chicago

Dia menyarankan pemerintah memperbaiki data kependudukan agar pemberian bantuan dapat tersalurkan kepada warga yang membutuhkan.

“Yang, saya amati bansos itu masih government heavy. Masih terfokus bantuan pemerintah melalui jalur pemerintah. Pendataan amburadul malah berpotensi bahaya, karena bisa menciptakan konflik dan pemerintah pusa akan menjadi kambing hitam kesemrawutan,” kata dia.

Selain itu, dia meminta, pemerintah melibatkan lembaga lain, seperti organisasi keagamaan, karangtaruna, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk membantu menyalurkan bantuan.

Selama ini, dia menilai, penyerahan bantuan masih terpusat melalui jalur formal mulai dari tingkat Presiden hingga ke RW.

“Bayangkan bantuan yang sudah dihimpun hanya semata-mata disalurkan ke RW dan RW bukan panitia, tetapi figur tunggal. Kalau terjadi kelaparan yang menghadapi paling pertama RW, dianggap biang keladi,” tambahnya.