Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Legislator PKS: Wacana Relaksasi PSBB Terburu-buru dan Terkesan Sembrono

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, wacana pemerintah terkait relaksasi PSBB terkesan terburu-buru dan sembrono.

Legislator PKS: Wacana Relaksasi PSBB Terburu-buru dan Terkesan Sembrono
TRIBUN JABAR/ZELPHI
Keluar Tol Baros - Petugas melakukan pemeriksaan pada seluruh kendaraan yang keluar gerbang Tol Baros saat memasuki Kota Cimahi di jalan HMS Mintareja SH, Baros, Sabtu (02/05/2020). Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat dalam rangka mempercepat penanganan covid-19 akan dimulai 6 Mei mendatang. TRIBUN JABAR/zelphi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani, menyoroti soal wacana pemerintah terkait relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI itu, wacana yang mulanya dikeluarkan Menkopolhukam Mahfud MD itu terkesan sembrono.

"Relaksasi PSBB yang diwacanakan oleh pemerintah ini menurut saya terburu-buru dan terkesan sembrono, mengingat kasus Covid-19 secara nasional belum ada penurunan. Per 5 Mei masih ada penambahan 395 kasus positif " kata Netty dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Rabu (6/05/2020).

Menurut Netty, saat ini yang diperlukan adalah penerapan PSBB secara nasional dan bukannya malah pelonggaran. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, PSBB di beberapa wilayah memiliki dampak pada penurunan kasus Covid-19.

"Lihat kasus di Jakarta, setelah PSBB ada penurunan sejak awal bulan Mei lalu. Tapi lihat secara nasional, kasus Covid-19 terus meningkat, hari ini saja sudah mencapai 11 ribu lebih kasus terkonfirmasi positif," lanjutnya.

Oleh karena itu, Netty meminta agar relaksasi PSBB dikaji secara matang dan mendalam.

Menurutnya, jangan sampai karena alasan sulit ke luar, kesehatan dan keselamatan masyarakat banyak dipertaruhkan.

Baca: Aksi Nekat Remaja di Purbalingga, Berstatus ODP Ikut Pesta Miras di Penggilingan Padi dan Digerebek

"Dengarkan pertimbangan dari kepala daerah, karena mereka yang paling mengerti kondisi lapangan di wilayah masing-masing. Bukankah saat penerapan PSBB juga berangkat dari usulan daerah," ujarnya

Netty pun mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi aturan PSBB, menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu diam di rumah dengan kegiatan yang baik.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas