Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Eks Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari: Indonesia Harus Bangkit Tanpa Menunggu Vaksin

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari kembali menulis sebuah surat terkait dengan virus corona atrau Covid-19.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Eks Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari: Indonesia Harus Bangkit Tanpa Menunggu Vaksin
Harian Warta Kota/henry lopulalan
SIDANG PERDANA - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bugur Raya, Jakarta Pusat, Senin (6/2). Siti Fadillah didakwa merugikan keuangan negara Rp6,1 miliar dari pengadaan alat kesehatan guna mengantisipasi kejadian luar biasa 2005 di Depkes dan menerima suap Rp1,875 miliar dari PT Graha Ismaya. Warta Kota/henry lopulalan 

Dengan demikian, PSBB harus diperpanjang di rumah.

Hal ini tentu berimbas terhadap perekonomian Indonesia yang melandai lebih dalam lagi sampai tahun 2021.

“Apakah itu yang kita pilih? nunggu vaksin yang belum tentu jadi dan belum tentu cocok. Berpikirlah saudaraku setanah air,” ujar Siti Fadillah.

Dia kembali mengingatkan pendapat lain dari seorang ahli Dr Nabarro yang tidak ada pretensi dalam bisnis vaksin mengatakan pendapat yang jujur seperti diatas, hidup berdamai dengan corona, tapi tetap waspada.

Menurut Siti Fadillah, kita harus berada diantara itu, bangkit dari keterpurukan ekonomi tetapi juga selamat dari corona.

Rasanya sudah cukup masyarakat diam di rumah sudah, tidak bekerja normal, tidak sekolah seperti biasanya.

“Sampai kapan kita harus mulai? Pak presiden sudah tiup peluit, memukul genderang untuk bergerak tapi semoga aturan pemerintah tidak bertambah banyak. Misalnya, boleh naik kapal terbang tapi saratnya banyak dan akhirnya yang bisa terbang sedikit. Dari segi ekonomi tidak menguntungkan,” katanya.

Berita Rekomendasi

Dia berpendapat kalau mau melonggarkan PSBB, longgarkan saja aturan-aturan yang sudah ada.

Jangan bikin aturan baru, lakukan dengan bertahap.

Misalnya, KRL tidak boleh jalan tadinya, mungkin mulai dari kapasitas 50 persen, kemudian meningkat lagi menjadi 70 persen, dan seterusnya.

Pergerakan warga adalah sumbu pergerakan ekonomi.

Setidaknya ekonomi rakyat yang harus nomor satu bangkit.

Kalau ekonomi rakyat bangkit pemerintah akan lebih ringan tugasnya dalam memenuhi social safety net-nya.

“Kalau pergerakan warga dibatasi terus bagaimana ekonomi bisa hidup lagi? Yang harus diingat adalah pergerakan warga tidak menimbulkan penyebaran corona lebih buruk,” katanya.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas