TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bercerita soal bagaimana Provinsi Jateng menangani dampak Covid-19, salah satunya soal lika-liku bansos yang kerap menjadi konflik.

Menurut Ganjar, dalam tataran di desa, yang harus didengar suaranya adalah pemerintah desa. Ganjar menyebutnya rembuk desa.

Baca: Ingat Kasus Corona di Pabrik Sampoerna Surabaya? Begini Suasana Berbeda di Pabrik setelah Beroperasi

"Rembuk desa itu sebenarnya forum keputusan tertinggi yang usianya sudah ratusan tahun, bahkan sebelum Indonesia lahir, maka sebenarnya ini yang perlu kita dorong," katanya dalam siaran BNPB, Selasa (19/5/2020).

Dirinya pernah mengusulkan soal bansos agar diberikan kepada kepala desa. Dari sana, kepala desa diberikan kebebasan dalam distribusi bansos tersebut.

"Semua kasih saja ke situ, terserah anda bagi, kalau kamu korup ya kamu yang dipenjara, ini dulu kita usulkan, tapi enggak laku usulan saya," ujarnya.

Baca: Pemerintah Undur Batas Waktu Keputusan Penyelenggaraan Haji 2020

Akhirnya, Ganjar pun meminta keluwesan terkait penanganan bansos, tetapi keluwesan itu juga tidak bisa sepenuhnya dia dapatkan.

"Umpama ini angkanya Rp600 ribu atau Rp200 ribu. Boleh enggak yang Rp600 ribu dienamratusribukan? Kalau yang Rp200ribu dienameratusribukan enggak bisa," katanya.

Baca: Pelaku Minta Maaf Saya Sudah Tidak Kuat Tuhan, Kasus Bully Bocah Penjual Jalangkote di Pangkep

"Nah, ini yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, kadesnya marah-marah, perangkatnya marah-marah, karena enggak dapat dari provinsi, karena provinsi bantuan indeksnya mengikuti indeks Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan BPNT indeksnya Rp200 ribu, dan di Jateng di kampung itu cukup, karena bisa dapat macam-macam," lanjutnya.

Jika BPNT tersebut dikumpulkan dalam satu lumbung pangan, Ganjar mengatakan masyarakat desa bisa terbantu bilamana ada yang tidak tercover.

Di kesempatan yang sama, Kepala Desa Panggungharjo, Bantul, Wahyudi menyebut di wilayahnya, bantuan-bantuan datang tak hanya dari pemerintah, tapi juga dari upaya desa itu sendiri.

"Sehingga hari ini kita sudah mendistribusikan lebih dari 4 ribuan paket sembako. Dari pemerintah sendiri hanya sekitar 2800-an, yang sisanya dari warga desa, itu yang terkait dengan ekonomi," katanya.

Baca: Menkumham Yasonna Pastikan Hadiri Sidang Perppu Covid-19 di MK

Tak hanya bansos, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa pun diperhatikan betul pemanfaatannya.

Wahyudi menyebut warga harus menjaga rantai ekonomi desa lewat BLT.

"Kita coba memaksimalkan nilai manfaat atas dana desa itu dengan 'memaksa' para penerima BLT dana desa itu untuk membelanjakan bantuannya itu kepada warung tetangga toko sebelah, sehingga harapannya kemudian tidak boleh uang yang diberikan itu kemudian dibelanjakan di retail modern," kata Wahyudi.