Namun, hal tersebut disanggah Bupati Buol, Amirudin Rauf.

"Menempati posisi teratas mereka yang terkonfirmasi positif di Sulawesi Tengah bukan berarti ada kesalahan besar apalagi sampai memvonis Pemda gagal dalam penanganan pemutusan wabah Covid-19," ungkap Amirudin dilansir Facebook Diskominfo Buol, Jumat (22/5/2020).

"Statemen semacam itu bukan saja prematur tapi menyesatkan yang hanya dinyatakan oleh orang orang yg tidak paham dan sama sekali tidak memiliki basic pengetahuan epidemiologi," lanjutnya.

Amirudin menyebut pengetahuan epidemiologi merupakan satu instrumen penting dalam merencanakan dan merumuskan langkah langkah penanganan wabah Covid-19.

"Pada kondisi semacam ini alangkah eloknya kalau tidak menebar statemen yang kita sendiri tidak memiliki pengetahuan didalamnya," ungkapnya.

Amirudin mengungkapkan hal itu lebih banyak mendatangkan kemudharatan.

Baca: Deretan Fakta Video Viral Perundungan Bocah Penjual Jalangkote di Sulawesi Selatan

Lebih lanjut Amirudin mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pemutusan rantai penularan Covid-19 memegang peran penting.

"Mengedukasi atau meliterasi masyarakat adalah bagian yang sangat strategis. Jangan cekoki masyarakat dengan informasi sesat. Kalau tidak bisa membantu sebaiknya pongonggung saja dulu di rumah," ungkapnya.

"Tulisan tulisan saya di medsos lebih pada mengedukasi, mengajak masyarakat dan membangkitkan semangat gotong royong, karena waktu saya terbatas untuk menyampaikan langsung," lanjut Amirudin.

Ia menyebut setiap kata dan kalimat yang keluar dari seorang pimpinan itu sudah diperhitungkan dengan matang.

"Setiap pemimpin daerah memiliki cara masing masing tentu saja dilandasi dengan pengalaman, pemahaman dan pengetahuan," katanya.

Amirudin menyebut siapa yang berhasil biar waktu yang menjawabnya.

"Saat ini kita masih dalam proses, peperangan belum berakhir belum ditahu menang kalahnya. Kesadaran spritual saya mengingatkan bahwa pertanggungjawaban ini bukan saja pada manusia tapi saya pertanggungjawabkan pada Allah SWT Dzat dimana kita akan dikembalikan," pungkasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Buol mengenai peretasan situs web pemerintahan tersebut.

(Tribunnews.com/Wahyu Gilang P)