TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei Indo Barometer mencatat 53,8 persen publik tak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menangani Covid-19.

Terkait itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengingatkan bahwa survei tersebut dapat menjadi acuan pemerintah melakukan pembenahan.

Menurutnya ada dua aspek yang perlu dibenahi, yaitu komunikasi kebijakan dan penerapan disiplin di lapangan.

"Saya kira hasil survei tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk bisa memperbaiki sejumlah hal yang masih perlu pembenahan. Khususnya dari aspek komunikasi kebijakan dan penerapan disiplin di lapangan," ujar Eddy, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (27/5/2020).

Dari aspek komunikasi kebijakan, Eddy menegaskan pemerintah harus membuat kebijakan yang tak membingungkan masyarakat.

Baca: Marsda TNI Imran Baidirus Jabat Pangkogabwilhan II

Dia mencontohkan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah-daerah masih diberlakukan, namun Kementerian Perhubungan justru memberikan kelonggaran kepada moda transportasi antar daerah.

"Contoh lain saat grafik daripada epidemiologi masih belum melandai, tapi sudah terjadi pelonggaran atau relaksasi dari aspek PSBB. Nah saya kira komunikasi kebijakan itu perlu diperkuat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," ungkapnya.

Baca: Hong Kong-China Memanas, Trump Bakal Beri Respons dalam Waktu Dekat

Aspek selanjutnya adalah mengenai penerapan disiplin di masyarakat yang dinilai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut masih sangat rendah.

Berdasarkan pengamatannya, Eddy menilai masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan social distancing di kawasan yang masih mengandalkan usaha tradisional.

"Seperti di pasar tradisional, masyarakat tidak menggunakan masker di tempat umum, bahkan masih sering berkumpul-kumpul dalam skala relatif besar tanpa menggunakan masker atau menjaga jarak. Saya kira penerapan disiplin ini juga perlu harus ditekankan," kata Eddy.

Sebelumnya diberitakan, lembaga survei Indo Barometer bersama Puslitbangdiklat RRI melakukan survei jurnalisme presisi terkait pengangguran dan kemiskinan selama pandemi virus corona (Covid-19).

Dari hasil survei yang dilakukan 12-18 Mei 2020 yang melibatkan 400 responden, mencatat 53,8 persen publik tidak puas dengan penganangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Survei ini menemukan bahwa sebagian besar responden (53.8 persen) menilai bahwa kebijakan penanganan masalah wabah Covid-19 oleh pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tidak puas. Sementara responden yang menyatakan puas (45,9 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Selasa (26/5/2020).

Baca: Kasus WNI Positif di Luar Negeri 928 Kasus, 47 Perawat di Kuwait Terjangkit Covid-19

"Sisanya menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar (0.3 persen)," tambahnya.