53,8 Persen Tak Puas Kinerja Jokowi Tangani Covid-19: Jadikan Acuan Pembenahan Kebijakan
Menurutnya ada dua aspek yang perlu dibenahi, yaitu komunikasi kebijakan dan penerapan disiplin di lapangan.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Adapun, lima alasan tertinggi responden menjawab tidak puas terhadap kerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf.
Sebanyak 17,3 persen responden menilai kebijakan Jokowi tidak konsisten. Sedangkan, 10,7 persen menilai lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos).
Baca: Mendes: 47.030 Desa Telah Menyalurkan BLT Dana Desa
Lalu, 10,1 persen menyebut data penerima bantuan tidak akurat dan penanganan secara umum lambat serta 8,9 persen menilai kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda.
Sementara, para responden yang puas berpegangan dalam alasan penanganan PSBB sudah cukup baik (31,1 persen), penanganan cepat tanggap (19,2 persen), mulai banyak yang sembuh (10,6 persen), kebijakan PSBB sudah tepat (9,3 persen) dan terlihat kerja nyata (6 persen).
Sebagai informasi, wilayah pelaksanaan survei di 7 (tujuh) provinsi di Indonesia yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan (7 provinsi ini setara dengan 64.9 persen populasi nasional).
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota & purposive sampling dengan 400 responden tersebar secara proporsional. Margin of error sebesar kurang lebih 4.90 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner.
Data telepon seluler responden diambil secara acak dari no telp seluler responden di Indo Barometer dari hasil survei nasional, survei pileg, survei pilkada dan quick count di setiap wilayahnya di masa sebelumnya.
