Sejauh ini, kebijakan pemerintah di berbagai daerah dengan membuka pusat perbelanjaan dan menutup rumah ibadah sudah menimbulkan konflik di masyarakat.

Seharusnya permasalahan semacam ini bisa dihindari jika saja ada aturan tegas dan seragam dari pemerintah.

"Di satu sisi, mal dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup," ujar Abdul Mu'ti.

"Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan di antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah," tambahnya.

Sebagai perwakilan dari ormas, Abdul Mu'ti menyebut selama ini pihaknya sudah berusaha untuk menaati aturan pemerintah untuk beribadah di rumah.

"Padahal, ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah yang sangat tidak mudah keadaannya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19," tuturnya.

Selain itu, Muhammadiyah juga menyinggung pendapat BNPB mengenai wabah corona yang belum bisa diatasi, sedangkan pemerintah sudah mulai membahas new normal.

"Laporan BNPB menyebutkan, pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi, tapi pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal," paparnya.

Baca: Jawa Barat Siap Terapkan New Normal 1 Juni 2020, Ini Skenario di Sektor Ekonomi dan Ibadah di Masjid

Baca: Kawal New Normal, Polri Kedepankan Persuasif dan Edukasi

Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk mengkaji lebih mendalam dan melibatkan para ahli dalam penerapan kebijakan di tengah pandemi.

"Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi?" pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut sikap pemerintah di mata publik lebih mementingkan sektor ekonomi dibanding keselamatan rakyatnya.

Haedar menegaskan penyelamatan ekonomi memang penting, tapi keselamatan rakyat juga harus diperhatikan.

Selain itu, pemerintah juga diminta memberi penjelasan detail dan transparan mengenai kebijakan new normal.

Mulai dari maksud dan tujuan hingga konsekuensi penerapan new normal, terlebih pada daerah yang menerapkan PSBB.

Haedar juga meminta pemerintah untuk menjamin wilayah yang akan diberlakukan new normal sudah benar-benar aman atau mazuk zona hijau.

"Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Haedar, dikutip dari Kompas.com.

(Tribunnews.com/ Ifa Nabila) (Kompas.com/ Fitria Chusna Farisa)