Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Pengamat Usul Pilkada Serentak Terapkan Sistem e-Voting, Antisipasi Penurunan Partisipasi Pemilih

Sebab, pandemi Covid-19 membuat masyarakat takut datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengamat Usul Pilkada Serentak Terapkan Sistem e-Voting, Antisipasi Penurunan Partisipasi Pemilih
Kompas.com/PRIYOMBODO
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Serentak Desember mendatang akan menurun.

Sebab, pandemi Covid-19 membuat masyarakat takut datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Saya menduga partisipasi di Pilkada di masa pandemi bisa merosot tajam karena pemilih takut terpapar Corona jika ke TPS," kata Adi saat dihubungi Tribunnews, Jumat (29/5/2020).

Adanya usulan kampanye terbuka dilakukan secara virtual juga dinilai sangat berpotensi menurunkan minat pemilih ikut Pilkada.

Pasalnya tidak semua orang terkoneksi dengan jaringan internet.

Ia menyarankan harus ada skenario atau rekayasa penyelenggaraan Pilkada.

Baca: BPKP Bantu Awasi Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19

"Makanya, harus ada rekayasa dari penyelenggara Pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih," ucap Adi.

Pengamat politik UIN Jakarta itu mencontohkan skenario yang bisa diterapkan saat Pilkada nanti.

Misalnya waktu pencoblosan dibuat agak longgar dari pagi hinga petang, untuk meminimalisir penumpukan massa.

Baca: Jokowi Minta Pemberantasan Stunting hingga HIV/AIDS Harus Tetap Dijalankan

"Atau bisa juga menerapkan e-voting agar pemilih cukup di rumah saja memilih calon," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan KPU menyepakati penyelenggaraan Pilkada Serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyetujui tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai pada 15 Juni mendatang.

"Tahapan lanjutanya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas