TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komunikasi publik sangat penting dalam penanganan Covid-19. Semestinya, tiap jenjang pemerintahan, memiliki jalur komunikasi yang sudah ditetapkan selama pandemi. Dan, Gugus Tugas menjadi pintu pertama informasi kepada publik.

Namun, hal itu terkesan tidak terjadi saat ini, sehingga publik melihat banyak kebijakan dan pernyataan pemerintah yang tumpang tindih antar kementerian/lembaga.

"Selama masa pandemi, Gugus Tugas harus jadi pintu pertama informasi kepada publik. Hal itu tidak terjadi saat ini. Menurut saya banyak kebijakan dan pernyataan yang tumpang tindih antar lembaga maupun kementerian," ujar Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno, Rabu (10/6/2020).

Baca: Jumlah Kasus Covid-19 di Kota Mumbai India Kalahkan Rekor Wuhan

Politisi Gerindra ini mencontohkan kebijakan mengenai belajar di rumah selama pandemi virus corona. Ia menilai banyak pihak memiliki interpretasinya masing-masing dalam kebijakan ini sehingga membuat masyarakat bingung.

"Termasuk mengenai pendidikan, sisanya (dari) aplikasi. Dari apa yang didapat dari Gugus Tugas, tapi kalau ratusan membuat interpretasi sendiri. Nah, ini yang akan repot dan masyarakat jadi bingung," kata dia.

Baca: Sama dengan Indonesia, Kecantikan Jubir Gugus Covid-19 Thailand Juga Dipuji Netizen

Jika pemerintah masih memberikan informasi yang berbeda-beda, dikhawatirkan semakin menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Baca: Profil Dokter Reisa Broto Asmoro, Puteri Indonesia yang Jadi Jubir Baru Gugus Tugas Covid-19

Kritik dari DPR

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Presiden Joko Widodo menunjuk juru bicara yang mampu mengimplementasikan program komunikasi publik dengan baik.

Ia menilai, Jokowi perlu seorang Chief of Information Officer (CIO) yang tak hanya memberikan informasi, tetapi sekaligus membangun kesadaran dan kepercayaan publik.

Sebab, menurutnya, komunikasi publik para pejabat pemerintah dalam penanganan pengendalian Covid-19 perlu dibenahi.

Baca: Hari Kedua Jadi Tim Komunikasi Gugus Tugas, Dokter Reisa Bicara Soal Pentingnya Gunakan Masker

"Terkait situasi akibat wabah Covid-19, karena bukan hanya masalah kesehatan saja, maka presiden perlu menunjuk acting Chief of Information Officer yang bisa mengimplementasikan program komunikasi yang mengarah pada confidence building, bukan sekedar to inform," kata Arsul, Senin (6/4/2020) lalu.

Arsul berharap CIO itu juga mengelola alokasi tambahan anggaran pembiayaan APBN senilai Rp 405,1 triliun yang dituangkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Baca: Dokter Reisa Masuk Tim Komunikasi Gugus Tugas Covid-19, Achmad Yurianto Jelaskan Tugasnya

"Di bawah CIO ada beberapa orang jubir yang meng-handle empat sektor sesuai dengan alokasi anggaran stimulus yang berjumlah Rp405,1 triliun itu," ujar Arsul.

Arsul mengatakan, jika komunikasi publik pemerintah tak diurus serius, kepercayaan masyarakat bisa terus menurun.

"Jika presiden tidak membenahi serius komunikasi publik jajaran pemerintahan, maka tingkat kepercayaan masyarakat semakin turun," kata Arsul.

Arsul mencatat sejumlah pernyataan pejabat pemerintah yang saling bertentangan satu sama lain.

Misalnya, kata dia, mengenai imbauan mudik yang disampaikan berbeda oleh Mensesneg Pratikno dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Menurutnya, kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena mengesankan pemerintah kurang koordinasi dalam menangani pandemi virus corona.

Baca: 86 WNI di Arab Saudi Dirawat Karena Covid-19, Status Mekkah Masih Lockdown

"Para pejabat pemerintahan seperti sedang mempertontotankan kepada publik tentang tidak adanya koordinasi dan standar komunikasi publik di lingkungan pemerintahan," tuturnya.

"Ruang komunikasi publik pemerintahan seperti ini memprihatinkan dan harus dibenahi ke depan untuk menjaga kewibawaan pemerintahan," imbuh Arsul.

Dia meminta pemerintah mencontoh Singapura. Arsul mengatakan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong serta jajarannya, memiliki kesamaan irama dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"PM Lee sebagai pemimpin pemerintahan bicara hal-hal yang terkait dengan kebijakan umum pemerintahannya," kata dia.

"Kemudian penjabaran lebih lanjut disampaikan menteri dan soal-soal teknis disampaikan oleh pejabat di bawah menteri. Sementara di kita soal sejumlah TKA China mendarat di Kendari saja kok yang bicara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan," ujar Arsul. 

Presiden kunjungi Kantor Pusat Gugus Tugas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Kantor Pusat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu, (10/6/2020).

Dalam kesempatan tersebut Presiden mendengarkan pemaparan dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Doni Monardo dan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Wiku Adisamito mengenai langkah penanggulangan Pandemi.

Seusai mendengarkan pemaparan presiden menyampaikan terimakasih kepada jajaran Gugus Tugas baik di pusat maupun daerah dalam menangani penyebaran virus Corona.

Presiden juga menyampaikan terimakasih kepada tenaga medis baik itu dokter, perawat, dan lainnya yang telah berjibaku menangani pasien Covid-19. 

Baca: Meski Ada Permenhub Baru, PT KCI Tetap Terapkan Maksimal 40 Persen Penumpang Per Kereta

"juga kepada prajurit TNI-Polri yang bertugas tak kenal waktu, penuh dedikasi dan pengabdian," kata Presiden.

Menurutnya tugas penanganan Covid-19 belum akan berakhir selama ancaman penyebaran virus masih ada.

Ia mengatakan kondisi penyebaran Covid saat ini sangat dinamis. Daerah yang tingkat penularannya rendah, bisa kembali meningkat.

"Oleh karena itu saya ingatkan, jangan sampai terjadi gelombang ke dua, new wave, jangan sampai terjadi lonjakan, ini yang saya ingin ingatkan," katanya.

Baca: Tiga Perempuan di Banjarmasin Diciduk karena Palsukan KTP dan KK

Baca: Varsha Strauss Istri Panji Trihatmodjo Jahit Baju untuk Putrinya di Acara Tedak Siten, Tuai Pujian

Baca: Angka Kasus Baru Positif Covid-19 di Jakarta Meningkat Signifikan. Ini Penjelasan Kadinkes DKI

Baca: Seekor Anjing Labrador Terjebak di Sela-sela Bangku Taman, sang Pemilik Kesulitan Gara-gara Ini

Baca: Pendapat Pakar Siber Tentang Maraknya Penipuan Lelang Pegadaian Palsu

Penanganan penyebaran Covid-19 ini menurut presiden akan terus dilakukan hingga vaksin ditemukan dan dapat digunakan oleh masyarakat. Karena menurutnya setelah ditemukannya vaksin, ada sejumlah proses yang harus dilalui sebelum digunakan. (Kompas.com/Tribunnews.com/Fah/Fik)

 Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul: 

Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung