TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komunikasi publik sangat penting dalam penanganan Covid-19. Semestinya, tiap jenjang pemerintahan, memiliki jalur komunikasi yang sudah ditetapkan selama pandemi. Dan, Gugus Tugas menjadi pintu pertama informasi kepada publik.

Namun, hal itu terkesan tidak terjadi saat ini, sehingga publik melihat banyak kebijakan dan pernyataan pemerintah yang tumpang tindih antar kementerian/lembaga.

"Selama masa pandemi, Gugus Tugas harus jadi pintu pertama informasi kepada publik. Hal itu tidak terjadi saat ini. Menurut saya banyak kebijakan dan pernyataan yang tumpang tindih antar lembaga maupun kementerian," ujar Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno, Rabu (10/6/2020).

Baca: Jumlah Kasus Covid-19 di Kota Mumbai India Kalahkan Rekor Wuhan

Politisi Gerindra ini mencontohkan kebijakan mengenai belajar di rumah selama pandemi virus corona. Ia menilai banyak pihak memiliki interpretasinya masing-masing dalam kebijakan ini sehingga membuat masyarakat bingung.

"Termasuk mengenai pendidikan, sisanya (dari) aplikasi. Dari apa yang didapat dari Gugus Tugas, tapi kalau ratusan membuat interpretasi sendiri. Nah, ini yang akan repot dan masyarakat jadi bingung," kata dia.

Baca: Sama dengan Indonesia, Kecantikan Jubir Gugus Covid-19 Thailand Juga Dipuji Netizen

Jika pemerintah masih memberikan informasi yang berbeda-beda, dikhawatirkan semakin menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Baca: Profil Dokter Reisa Broto Asmoro, Puteri Indonesia yang Jadi Jubir Baru Gugus Tugas Covid-19

Kritik dari DPR

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan Presiden Joko Widodo menunjuk juru bicara yang mampu mengimplementasikan program komunikasi publik dengan baik.

Ia menilai, Jokowi perlu seorang Chief of Information Officer (CIO) yang tak hanya memberikan informasi, tetapi sekaligus membangun kesadaran dan kepercayaan publik.

Sebab, menurutnya, komunikasi publik para pejabat pemerintah dalam penanganan pengendalian Covid-19 perlu dibenahi.

Baca: Hari Kedua Jadi Tim Komunikasi Gugus Tugas, Dokter Reisa Bicara Soal Pentingnya Gunakan Masker

"Terkait situasi akibat wabah Covid-19, karena bukan hanya masalah kesehatan saja, maka presiden perlu menunjuk acting Chief of Information Officer yang bisa mengimplementasikan program komunikasi yang mengarah pada confidence building, bukan sekedar to inform," kata Arsul, Senin (6/4/2020) lalu.

Arsul berharap CIO itu juga mengelola alokasi tambahan anggaran pembiayaan APBN senilai Rp 405,1 triliun yang dituangkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Baca: Dokter Reisa Masuk Tim Komunikasi Gugus Tugas Covid-19, Achmad Yurianto Jelaskan Tugasnya

"Di bawah CIO ada beberapa orang jubir yang meng-handle empat sektor sesuai dengan alokasi anggaran stimulus yang berjumlah Rp405,1 triliun itu," ujar Arsul.

Arsul mengatakan, jika komunikasi publik pemerintah tak diurus serius, kepercayaan masyarakat bisa terus menurun.