"Sebenarnya tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta saja, di Yogyakarta juga mengalaminya."

"Ini mungkin bentuk euforia setelah tiga bulan mereka PSBB dirumah, aktivitasnya dibatasi, jadi seolah mereka merayakan kebebasan itu," ungkap Bagong kepada Tribunnews, Senin (15/6/2020).

Baca: 68 Warga Tak Pakai Masker Diminta Tinggalkan Kawasan Malioboro Yogyakarta

Tetapi, menurut Bagong, tindakan yang dilakukan masyarakat tersebut sangat berisiko.

Sebab, bisa saja membuat ancaman gelombang virus corona baru di wilayah tersebut.

Penyebab lain masyarakat nekat melakukan itu, kata Bagong, karena memandang virus corona bukanlah sebuah ancaman.

"Masyarakat kita ini konstruksinya berbeda, mereka melihat ancaman yang ditakuti itu kasat mata."

"Jadi kaya virus corona dianggap tidak kasat mata."

"Itu yang membuat banyak masyarakat memilih beraktivitas tanpa memenuhi protokol kesehatan," tutur dosen di Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga ini.

Lantas bagaimana peran pemerintah seharusnya?

Bagong melanjutkan, alangkah lebih baik bila pemerintah mengintropeksi diri.

Terutama bagian pendekatan kepada masyarakat agar menaati kewajiban protokol kesehatan.

"Saya kira pemerintah harus intropeksi."

"Karena pendekatan yang dikembangkan pemerintah itu lebih pada pendekatan yang sifatnya regulatif dan kognitif yang mengancamkan sanksi," paparnya.

"Kalaupun meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, itu lebih ditempatkan sebagai kewajiban," sambung Bagong.

Baca: Italia Buka Gerbang untuk Pelancong Eropa, Ini Daftar Kawasan Wisata yang Sudah Dibuka