Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyinggung rendahnya tingkat disiplin masyarakat yang dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Doni Monardo, semua pihak harus saling mengingatkan satu sama lain.

Mau tidak mau kini semua pihak harus menjadi orang cerewet untuk mengingatkan protokol kesehatan.

"Kemudian tentang euforia dan juga tingkat disiplin yang masih rendah setelah kegiatan dibuka, ya memang ini PR kita semua. Tidak cukup hanya Gugus Tugas, tidak cukup hanya Presiden, para menteri, semua, Pak. Dan tidak cukup hanya sekali ngomong, jadi memang kita sekarang harus jadi orang yang cerewet, Pak," ujar Doni Monardo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (17/6/2020).

Baca: Kronologi Pejabat di Papua Jadi Korban Bius di Sukabumi yang Akibatkan Duit Rp 100 Juta Amblas

"Saya sendiri kalau ada kegiatan dan melihat ada kawan-kawan yang berdekatan, pasti saya langsung berikan reaksi 'jaga jarak'. Ini harus sering diucapkan supaya kita semua terbiasa untuk tidak berdekatan," imbuhnya.

Menurutnya mengubah perilaku dan beradaptasi dengan kebiasaan baru harus dilakukan dengan baik, sehingga risiko terpapar Covid-19 bisa ditekan.

Dengan begitu, semua orang tetap selamat dan tetap sehat sehingga bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik.

Doni Monardo sendiri menyinggung sudah tiga bulan pihaknya bekerja keras untuk mengurai kepadatan para pengguna jasa transportasi.

Baca: Tertarik Minum Air Rendaman Ketumbar, Wanita ini Malah Mengeluh Mual Muntah dan Perutnya Sakit

Dia mengaku kewalahan untuk mengatur kepadatan masyarakat, terutama di stasiun-stasiun kereta api, stasiun keberangkatan, baik pada pagi hari maupun sore hari selesai jam kerja.

"Kita kewalahan, terus terang, Bapak Pimpinan, setiap hari Senin pagi dan biasanya hari Jumat sore, itu kepadatan luar biasa. Akhirnya ada kesepakatan dengan Menhub dan Kementerian BUMN kemudian (Kementerian) Tenaga Kerja, dengan pemerintah daerah di Jabodetabek, maka kesepakatan ini melahirkan sebuah pengaturan jadwal kerja," ungkapnya.

Baca: RUU HIP: Basarah Sebut Usulan bukan dari PDIP, Tanggapan Fadli Zon hingga Ngabalin Bela Jokowi

Lebih lanjut, Doni berharap penerapan pengaturan jadwal kerja (shift) tersebut dapat mengurangi kepadatan masyarakat.

Pihaknya nanti juga akan mengevaluasi kebijakan tersebut apakah efektif atau memerlukan perbaikan.

"Termasuk juga di jalan-jalan utama. Kami sedang evaluasi apakah ini nanti bisa berjalan efektif, atau mungkin perlu perbaikan. Tentu akan menyesuaikan dengan dinamika lapangan," katanya.