TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern meminta militer untuk mengawasi kontrol perbatasan negara.

Tak hanya itu, Jacinda Ardern  juga ingin agar aparat melakukan tindakan dalam penerapan karantina setelah dua wanita dari Inggris diizinkan meninggalkan karantina lebih awal tanpa diuji.

Kedua wanita itu kemudian diumumkan sebagai dua kasus Covid-19 baru oleh Selandia Baru pada 16 Juni.

Kasus tersebut juga mengakhiri capaian Selandia Baru dalam kasus Covid-19 selama 24 hari tanpa infeksi baru.

Dikutip dari mothership.sg, PM Selandia Baru menyoroti bahwa kedua wanita itu seharusnya menjalani dua tes di fasilitas isolasi.

Ia juga menyebut insiden itu sebagai "kesalahan yang tidak dapat diterima" yang seharusnya tidak terjadi.

Baca: Sempat Nyatakan Bebas Corona, Selandia Baru Umumkan Dua Kasus Infeksi Baru dari Turis Inggris

Ardern menambahkan bahwa dia sekarang menunjuk Asisten Kepala Pertahanan, Commodore Digby Webb, untuk mengawasi proses karantina, dan pengelolaan fasilitas isolasi.

Selain itu, Webb juga akan melakukan audit fasilitas dan langkah-langkah untuk memastikan semua proses diikuti, dan untuk memastikan jika ada perubahan yang perlu dilakukan untuk memperkuat kontrol perbatasan.

Dalam menjabarkan ruang lingkup pengawasan Webb, Ardern menambahkan bahwa Webb juga akan dapat mencari akses ke keahlian operasional militer, logistiknya, serta personel untuk membantu dalam menjalankan fasilitas.

Dua Wanita Positif Covid-19

Ardern juga menyatakan bahwa dia akan menghapus sementara keringanan seperti yang diberikan kepada dua wanita di awal karantina, The Guardian melaporkan.

"Saya tidak bisa membiarkan keuntungan yang kita semua buat terbuang sia-sia oleh proses yang tidak ditegakkan," jelasnya.

Menurut Reuters, kedua wanita itu telah tiba di Selandia Baru dari Inggris pada 7 Juni.

Mereka kemudian pergi ke karantina wajib tetapi diberi izin khusus untuk meninggalkan fasilitas isolasi untuk mengunjungi orang tua yang sekarat di Wellington.