Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Istana Enggan Komentari Rekomendasi KPK Soal Kartu Pra Kerja Bermasalah 

Problemnya sudah sangat teknis, terkait kementerian atau lembaga terkait, kartu prakerja ke ibu Denni purbasari dir. exc. PMO kartu prakerja

Istana Enggan Komentari Rekomendasi KPK Soal Kartu Pra Kerja Bermasalah 
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/1/2020) 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Istana enggan komentari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pelaksanaan program kartu pra kerja gelombang empat, dihentikan sementara.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa masalah tersebut terlalu teknis sehingga sebaiknya ditanyakan kepada Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.

"Problemnya sudah sangat teknis, terkait kementerian atau lembaga terkait,  kartu prakerja ke ibu Denni purbasari dir. exc. PMO kartu prakerja," kata juru bicara presiden Fadjroel Rachman kepada wartawan, Jumat, (19/6/2020).

Begitu juga Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono. Ia meminta rekomendasi lembaga anti-rasuah tersebut ditanyakan ke Kementerian Perekonomian yang memegang program kartu Pra Kerja.

"Untuk isu kartu pra kerja jangan ke saya, Langsung ke Kemenko Perekonomian aja, atau ke Direktur Program nya langsung," katanya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, belum merespon pesan whatsapp mengenai rekomendasi KPK tersebut. 

Baca: Temuan KPK Kartu Pra Kerja Bermasalah, Istana Berkelit, Ini Katanya

Sebelumnya KPK merekomendasikan agar program kartu pra kerja dihentikan sementara.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut metode pelaksanaan program pelatihan program Kartu Prakerja berpotensi merugikan negara.

“Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif dan merugikan keuangan negara,” sebut Alex ketika memaparkan kajian KPK terkait Kartu Prakerja di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Alexander menyampaikan bahwa hal ini karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta. 

KPK juga mendapatkan sejumlah temuan ihwal lembaga pelatihan yang menerbitkan sertifikat meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

 “Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta,” kata Alex.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch juga sempat melakukan kajian sejenis terkait Kartu Prakerja. Dalam temuan ICW, Sejumlah lembaga pelatihan diragukan kredibilitasnya dalam penyelenggaraan pelatihan secara daring.

Selain itu, dari hasil survei Indikator yang dirilis Minggu (7/6/2020), sebanyak 38,7% responden tidak setuju dengan program pelatihan online yang terintegrasi dalam Kartu Prakerja. 

Sementara itu, 10,2% menyatakan sangat tidak setuju.Adapun 25,3% responden setuju dengan program tersebut, dan 4,5% sangat setuju.Jika digabungkan antara yang bernada setuju dan tidak setuju, 48.9% responden tidak setuju. Sedangkan kelompok yang setuju 29,8%. Ada 21,4% lainnya yang memilih tidak tahun dan tidak menjawab.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas