Terkait Program PEN, Kementerian dan Lembaga Diharapkan Bisa Terintegrasi
Program-program dalam agenda PEN ini nantinya dilaksanakan oleh berbagai Kementreian dan Lembaga.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah melaksanakan sidang-sidang perumusan Rancangan Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2021 yang disusun dengan fokus pada agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Anggaran PEN terus meningkat dari Rp 405 triliun menjadi Rp 905,10 triliun.
Program-program dalam agenda PEN ini nantinya dilaksanakan oleh berbagai Kementreian dan Lembaga.
Pembengkakan anggaran sejauh ini masih dalam koridor Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019.
Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi yang berlangsung Kamis (25/6/2020).
Anggota Banggar FKB DPR RI Siti Mukaromah mengkritik belum adanya sinergi program dalam dalam kebijakan Pemerintah.
“Saya belum melihat ada sinergi program dalam kebijakan Pemerintah saat ini. Kita lihat program pendampingan UMKM misalnya," ujar Erma, sapaan akrab, Siti Mukaromah, dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).
Menurut dia, hampir seluruh Kementerian dan Lembaga memunculkan tema pendampingan dan pemberdayaan UMKM/IKM.
"Tapi kami tidak melihat agenda sejumlah Kementerian dan Lembaga tersebut disusun berdasar desain skema program yang terintegrasi,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Erma, kendati sama-sama mentarget UMKM/IKM, masing-masing tampak berjalan sendiri-sendiri.
Tidak ada sinergi diantara Kementerian dan Lembaga.
“Menkop, Mendag, Menperin mempunyai program untuk UMKM. Bahkan kita tahu Menpora saja ada tema UMKM. Tapi ada koordinasi nggak di antara mereka?” tegas Erma yang juga Ketua Umum Perempuan Bangsa PKB.
Menurut dia, apabila program berdasar pada skema yang terintegrasi, kegiatan bisa sinergis karena masing-masing Kementrian dan Lembaga menjalankan program dengan pembagian tugas sesuai bidang dan sektornya.
“Kalau Kementerian dan Lembaga saat ini jalan sendiri-sendiri, sehingga membuat anggaran semakin tidak efisien. Semua seperti tengah berlomba menunjukkan ‘prestasi sektoral’ masing-masing,” tambah dia.
