TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kawasan pemukiman padat penduduk dikhawatirkan akan menjadi kawasan baru yang rawan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Karena itu, potensi penyebarannya di kawasan padat pemukiman perlu diwaspadai.

Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, di Live Discussion Urgensi Penanganan Permukiman Padat Penduduk Menghadapi Covid-19, Kamis (9/7/2020) menyatakan, saat ini penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai 55 persen seiring dengan tren global di mana kota menjadi magnet urbanisasi bagi masyarakat untuk mencari sumber penghidupan dan memicu migrasi penduduk.

Namun ketersediaan lahan yang terbatas dan mahal membuat penyediaan hunian untuk para penduduk migran di perkotaan menjadi problem tersendiri.

Baca: Masih Percaya Covid-19 Konspirasi Elite Global? Farhan Sebut Presiden Brasil pun Terpapar Corona

Baca: Pasien Covid-19 Nekat Lompat dari Lantai 3 Gedung RS Demak Karena Tak Betah Dirawat

Baca: Bayu Krisnamurthi: Flu Burung Tak Ada Apa-apanya Dibanding Covid-19

“Kawasan perkotaan seperti DKI Jakarta yang paling maju (di Indonesia) juga mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan seperti perumahan yang belum memadai,” jelasnya.

Data Bappenas menunjukkan, 40 persen penduduk di perkotaan tinggal di hunian yang belum layak dengan akses air minum dan sanitasi yang tidak memadai, termasuk kendala pengelolaan sampah dan drainase yang belum baik.

Indonesia saat ini menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan penduduk perkotaan tertinggi. Saat ini, lebih dari setengah atau 55 persen populasi Indonesia hidup di perkotaan.

Di tahun 2045 nanti populasi penduduk kota diperkirakan akan meningkat 63,8 juta dari tahun 2015 dimana 67,1% nya tinggal di perkotaan.

Masyarakat di permukiman kumuh memiliki resiko kesehatan yang cukup besar disebabkan oleh kondisi layanan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi yang tidak memadai.

Dengan permasalahan semacam itu, kawasan pemukiman padat juga berpotensi menjadi pusat penyebaran penyakit dan wabah. Selama ini wabah penyakit seperti TBC, demam berdarah dan diare kerap ditemukan di kawasan padat penduduk di perkotaan.

Hasil kajian Economic Impact of Sanitation in Indonesia Tahun 2008 menunjukan, kondisi sanitasi yang buruk (termasuk rendahnya penerapan PHBS) menyebabkan setidaknya 120 juta kasus diare dan 50.000 kematian bayi prematur setiap tahunnya.

"Untuk pandemi Covid-19, sumber pusat penyebarannya seringkali datang dari daerah-daerah, yang memang kondisi drainase atau bahkan lingkungannya kurang baik," ungkap Tri Dewi.

Dalam temuan kasus di negara lain, kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, wabah mematikan ini juga cepat menyebar di kawasan padat penduduk di Singapura dan India.

Berdasarkan keterangan UN Habitat dalam dokumen Policy and Porgrammatic Framework Covid-19, Permukiman informal dan kumuh termasuk yang paling rentan terhadap bahaya penyebaran virus karena kepadatannya yang tinggi, rendahnya akses ke air minum dan sanitasi layak,
layanan kesehatan.

Mayoritas penduduk juga merupakan pekerja harian atau informal yang tidak memungkinkan mereka bekerja dari rumah. Jika pekerjaan mereka terganggu karena pandemik, maka keberlangsungan keamanan pangan di sana pun semakin rentan.

Selain itu, karakteristik penduduk yang merupakan pekerjan harian dan informal, membuat mayoritas tidak memilki financial buffer.

Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, penyebaran wabah penyakit di permukiman padat penduduk seakan menjadi bom waktu yang sangat mengancam ketahanan kota.

Meskipun belum ada laporan mengenai peningkatan penyebaran wabah di permukiman kumuh padat penduduk di Indonesia, pandemi Covid-19 menjadi pengingat bagi kita mengenai urgensi penyediaan rumah dan permukiman layak huni, apalagi masih terhadap 15,5 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

“Potensi penularan Covid-19 di kawasan padat penduduk atau bahkan kumuh itu, memang relatif lebih besar. Kita bisa memanfaatkan kondisi saat ini sebagai momentum untuk mendorong kesadaran masyarakat perkotaan dan lebih produktif. Pencegahan lebih murah dan efisien dibandingkan kuratif,” ujar Tri Dewi.