Saat Jokowi Soroti Lonjakan Kasus Corona hingga Minta Masifkan Gerakan Disiplin Protokol Kesehatan
Jokowi menggelar rapat terbatas dengan para menteri soal membahas percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19, Senin (13/7/2020).
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Delapan provinsi tersebut adalah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesu Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Papua.
"Tetap pada konsen kita untuk memasifkan 3T, testing, tracing dan treatment dengan prioritas di 8 provinsi, Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut dan Papua," ujar Jokowi dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Baca: Percepatan Penanganan Covid-19, Jokowi Minta 3T Dilakukan Secara Masif di Delapan Provinsi
Selain itu, Jokowi juga meminta agar meningkatkan jumlah tes PCR, dengan menambah jumlah laboratorium yang berada di daerah.
"Juga Mobile Lab PCR yang kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan bisa tercapai, 30 ribu," terangnya.
Ia juga mengimbau, agar dilakukan penelusuran secara masif untuk menemukan orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (ODP).
Jokowi menekankan, agar jajarannya memperhatikan fasilitas kesehatan di setiap rumah sakit di delapan provinsi yang telah disebutkan sebelumnya.
"Kalau memang kekurangan agar Kementerian Kesehatan bisa menyampaian kepada Menteri PU untuk bisa segera diselesaikan," ungkapnya.
Baca: Rekor Tertinggi, WHO Laporkan Lebih 230 Ribu Kasus Baru Covid-19 di Dunia
Pengendalian perjalanan dan transportasi
Jokowi menekankan, agar para jajarannya memperhatikan perjalanan serta transportasi lintas wilayah.
Sebab, menurutnya, imported cases atau kasus positif Covid-19 yang sumber penularannya dari luar negeri meningkat.
"Pengendalian daerah perbatasan dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah, betul-betul harus kita jadikan perhatian lagi."
"Karena imported cases dari luar negeri juga kita lihat meningkat," ungkapnya.
Masifkan gerakan nasional disiplin protokol kesehatan
Dalam rapat itu, Jokowi juga mengimbau mengenai komunikasi yang partisipatif dengan masyarakat.