TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan masyarakat penerima manfaat yang baru tercatat dalam data susulan langsung diberikan tiga kali bantuan sosial tunai (BST) sesuai dengan tahapan penyaluran BST yang sudah disalurkan.

Data susulan tersebut adalah data masyarakat miskin yang tidak tercatat di DTKS, yang mana data tersebut diambil dari pendataan melalui RT/RW dan musyawarah desa.

"Karena itu tadi mereka mendapatkan tidak hanya 600 ribu tetapi juga sekaligus 1,8 juta," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/7/2020).

Dalam peninjauannya ke Kabupaten Madiun, Muhadjir mengungkapkan penyaluran BST telah sudah memasuki tahap ke-3.

Muhadjir menilai penyaluran BST di Madiun telah berjalan dengan baik.

Baca: Kunjungan ke Sukabumi, Mensos Harap BST Dapat Menggerakan Ekonomi Masyarakat

Menurutnya, Kabupaten Madiun telah sigap membagikan BST untuk masyarakat miskin yang sebelumnya tak terdata dengan data susulan.

"Jadi yang menerima di sini tadi adalah mereka yang tercatat di data susulan yang pada tahap sebelumnya belum tercatat, padahal sebetulnya dia yang lebih berhak," tutur Muhadjir.

Di samping penambahan penerima BST dari data susulan, masyarakat yang terdata sebagai penerima tetapi memiliki kemampuan ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima.

Hal itu dilakukan sebagai upaya perbaikan penyaluran BST agar semakin tepat sasaran.

"Ada mereka yang kemarin mestinya tidak terima tetapi terlanjur terima bisa dikeluarkan. Dan tidak harus dikembalikan duitnya nanti," ungkap Muhadjir.

Penyaluran BST secara nasional sudah di atas 85 persen. Dia mengakui masih ada masalah dalam penyaluran, terutama di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat yang terpencil.