Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Politikus PKS : Penggantian Gugus Tugas Menjadi Komite Akan Sia-sia Jika Tanpa Perbaikan Substansi

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta angkat bicara perihal pembubaran Gugus T

Politikus PKS : Penggantian Gugus Tugas Menjadi Komite Akan Sia-sia Jika Tanpa Perbaikan Substansi
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Ilustrasi: Petugas dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap menyiapkan pemakaman jenazah dengan protokol Covid-19 di TPU Keputih, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/7/2020). Dari data yang dirilis Gugus Tugas Covid-19 Kota Surabaya per Selasa (14/7/2020), korban meninggal sebanyak 638 orang, pasien positif 7.331 orang, dan pasien sembuh sebanyak 3.700 orang. Sebanyak 1.600 jenazah sudah dimakamkan di TPU Keputih dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta angkat bicara perihal pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang kemudian diganti menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Sukamta mengatakan langkah perubahan tersebut akan sia-sia apabila pergantian yang diteken melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tersebut tidak memperbaiki persoalan substansi dalam penanganan Covid-19 beserta dampaknya.

"Saya berharap ini jangan hanya sekedar ganti nama, karena Pemerintah sekarang kayaknya baru suka ganti-ganti istilah.

Lontarkan istilah new normal kemudian diralat jadi adaptasi kebiasaan baru. Istilah PDP, ODP, OTG diganti dengan suspek, kontak erat dan konfirmasi Covid.

Sekarang giliran Gugus Tugas diganti istilah jadi Satuan Tugas. Jika hanya ganti nama tanpa ada subtansi yang diperbaiki, maka ini akan sia-sia dan hanya jadi pepesan kosong," ujar Sukamta, dalam keterangannya, Jumat (24/7/2020). 

Pada bulan Mei lalu, Sukamta pernah menyebut ada lima persoalan mendasar dalam penanganan Covid-19 di Indonesia sebagai kritik atas wacana pelonggaran PSBB yang sering disampaikan pemerintah.

Lima persoalan tersebut antara lain tidak adanya grand desain; persoalan koordinasi pemerintah; kurangnya kapasitas uji spesimen; kesenjangan sarana prasarana kesehatan di setiap daerah dan SDM tenaga kesehatan; serta pelaksanaan PSBB yang tidak optimal dan kedisiplinan masyarakat yang masih rendah. 

Hingga saat ini, kata dia, kelima persoalan mendasar tersebut masih saja berlangsung. Dia mencontohkan perihal koordinasi dimana Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dalam Perpres baru ini semuanya bertanggung kepada presiden. 

Dengan kata lain, presiden akan langsung mengendalikan, memonitor, mengontrol semua kebijakan terkait Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas