Pulihkan Ekonomi Ibu Kota, Anies Pinjam Dana Rp12,5 Triliun ke Pemerintah Pusat
Anies menjelaskan dana pinjaman tersebut akan diperuntukan bagi penanganan sejumlah sektor.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani perjanjian kerja sama pinjaman pemulihan nasional dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dalam perjanjian tersebut, Pemprov DKI mengajukan pinjaman dana Rp12,5 triliun.
Rinciannya, Rp4,5 triliun untuk tahun ini dan Rp8 triliun di tahun depan.
"Ini pertama kalinya kami mendapat pinjaman lewat SMI ini," kata Anies dalam acara yang disiarkan langsung di kanal Youtube Kemenkeu RI, Senin (27/7/2020).
Baca: Kasus Corona di DKI Jakarta Melonjak, Anies Baswedan Sebut karena Peningkatan Mobilitas Warga
Anies menjelaskan dana pinjaman tersebut akan diperuntukan bagi penanganan sejumlah sektor.
Antara lain pengendalian banjir, peningkatan layanan air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga peningkatan infrastruktur pariwisatan, kebudayaan dan olahraga.
"Jadi ada beberapa sektor yang nanti akan dibantu untuk pendanaan," jelas Anies.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menyebut DKI Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dari perekonomian Indonesia.
Suntikan dana ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi di ibu kota yang banyak terdampak akibat pandemi Covid-19.
"Jadi Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dari perekonomian Indonesia, karena itu bila kita mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional," pungkas dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan DKI Jakarta menyumbang 18 persen produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP) Indonesia.
Dengan kata lain, perekonomian di DKI Jakarta begitu berdampak di tingkat nasional.
Jika perekonomian di DKI Jakarta bangkit, harapannya kontribusi tersebut bisa berdampak pada peningkatan ekonomi nasional.
"DKI Jakarta itu sekitar 18 persen GDP kita. Kalau DKI Jakarta dan Jawa Barat bisa bangkit, dua itu sekitar 30 persen GDP kita. Jadi pengaruhnya besar ke perekonomian nasional," ucap Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.