Komisi IX DPR Minta Pemerintah Lawan Teori Konspirasi Soal Covid-19
Ia pun menyayangkan adanya aksi demonstrasi tolak tes rapid maupun swab yang dilakukan sekelompok orang di Bali, terkait virus Covid-19.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah mengatasi teori konspirasi terkait wabah virus Covid-19 yang saat ini banyak beredar di media sosial.
Menurut Nabil, saat ini gelombang hembusan teori konspirasi, dengan bermacam varian dan isu, banyak beredar di masyarakat dan memenuhi dunia digital, baik di Youtube, Instagram, maupun laman-laman media.
"Pemerintah harus melawan itu, dengan strategi komunikasi yang transparan dan tepat sasaran, dengan menggandeng masyarakat," ujar Nabil kepada wartawan, Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Baca: Doni Monardo: Virus Corona Bukan Konspirasi, Bukan Rekayasa
"Ini penting, agar hoax dan teori konspirasi yang beredar, tidak membingungkan warga dan melemahkan semangat kita melawan virus Corona," sambung Nabil.
Ia pun menyayangkan adanya aksi demonstrasi tolak tes rapid maupun swab yang dilakukan sekelompok orang di Bali, terkait virus Covid-19.
"Pemerintah harus tegas, agar tidak ada provokasi menolak rapid atau swab tes karena bahaya dan bisa menganggu masyarakat lain yang selama ini benar-benar terdampak Covid-19, serta sedang sakit dan membutuhkan perawatan," tuturnya.
Nabil meminta pemerintah memaksimalkan proses tes terkait Covid-19 agar benar-benar optimal prosedur dan hasilnya, serta menindak tegas pihak yang mencari keuntungan semata.
"Saya pribadi mendapatkan beberapa masukan dari warga, bahwa dalam pelaksanaannya, tes terkait corona harus ditertibkan lagi prosedurnya," ujar Nabil.